Network
ARAHKATA - Presiden Joko Widodo memanggil Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi ke Istana Kepresidenan Jakarta.
Dengan agenda untuk membahas masalah agraria di Sumatera Utara, pada Selasa, 12 Juli 2022.
“Hari ini kita rapat terbatas tentang agraria, tentang pertanahan, di Sumatera Utara. Saya Gubernur Sumatera Utara diperintahkan Presiden untuk melaporkan kondisi agraria, dengan menteri terkait, untuk melakukan percepatan penyelesaian tentang pertanahan di Sumatera Utara,” jelas Gubsu Edy usai mengikuti rapat terbatas, Selasa, 12 Juli.
Baca Juga: Polda Metro Tangkap Pengedar Sabu Jaringan Malaysia-Jakarta Barbuk 72 Kg Sabu
Gubsu Edy menyampaikan, Sumatera Utara penuh dengan perkebunan serta pertanahan, yang memiliki banyak persoalan yang harus diluruskan.
Dimana Dia mengungkapkan, pemanggilan dirinya ke Istana lantaran Presiden menginginkan masukan dari pemerintah provinsi terkait penyelesaian persoalan agraria di Sumatera Utara.
“Presiden (telah) berkunjung ke Sumatera Utara, menanyakan, melihat, sehingga beliau perlu masukan yang pasti. Nah inilah saya dipanggil,” jelas Edy.
Baca Juga: Polri Bentuk Tim Gabungan Selidiki Adu Tembak Antar Anggota Propam
Jumlah lahan yang masih menyisakan persoalan di Sumatera Utara menurutnya mencapai ribuan hektar, di antaranya tanah Hak Guna Usaha (HGU) serta tanah bekas HGU.
Edy menekankan pembahasan masalah agraria di Sumatera Utara, dilakukan untuk menguntungkan semua pihak, sebab masyarakat membutuhkan kepastian tentang lahan yang digunakannya.
“Ada yang untuk masyarakat, ini kan butuh kepastian. Ini kan berbicara masalah hukum. Dia harus berkeadilan, harus mempunyai kepastian untuk rakyat, serta harus bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk mafia-mafia yang mengambil suatu kesempatan dalam kesempitan,” terangnya.
Baca Juga: Ganjar Tegas Peringatkan Kepala Sekolah Jauhi KKN
Gubsu Edy mengungkapkan, dalam rapat terbatas diputuskan akan dibentuk sebuah tim untuk menyelesaikan masalah agraria di Sumatera Utara.
Tujuan untuk mempelajari tentang kemungkinan pemberian sertifikat lahan kepada masyarakat guna memberikan kepastian hukum.***
