Network
ARAHKATA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah membentuk 29 Desa Anti korupsi tersebar di 29 kabupaten dan kota.
Upaya Ganjar Pranowo itu mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekaligus menjadi provinsi percontohan.
Ganjar Pranowo dinilai sebagai kepala daerah yang punya respons cepat dalam mengimplementasikan program KPK.
Baca Juga: DPR, Kemenperin, Pelaku Industri dan Pengemudi Truk Minta Pelaksanaan Zero ODOL 2023 Diundur
Bahkan, Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang meraih predikat terbaik Desa Antikorupsi tingkat nasional.
Komitmen Ganjar pun kemudian terus berlanjut. Saat ini, ada 29 Desa Antikorupsi di Jawa Tengah. Yakni Sijenggung, Maos Lor, Sudagaran, Tegalsambi, Kemiri Barat, Sumberejo, Sidorejo, Semayu, Tangkil, Ngunut, Banyuurip, Jatilor, Pandansari, Logede, Ngampel Wetan, Jeblog, dan Cemani.
Kemudian Jepang, Karangrejo, Kutoharjo, Paninggaran, Bojongnangka, Karangbawang, Karanggedang, Sraten, Sendang, Rembul, Banyubiru, dan Tanurejo.
Baca Juga: Roy Suryo Dituntut Kurungan 1 Tahun 6 Vulan Kasus Meme Stupa
Desa-desa tersebut berkomitmen turut serta dalam pemberantasan korupsi. Di antaranya menerapkan sistem transparansi anggaran, kemudahan pelayanan pada masyarakat, serta penyesuaian digitalisasi.
"Saya terima kasih kades-kades sekarang juga menyambut dengan baik. Sebanyak 29 yang sudah kita kick off, sudah kita nilai beberapa," kata Ganjar pada acara Kick Off Desa Antikorupsi di Lapangan Desa Sijenggung, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jateng, dikutip Arahkata.com Kamis 15 Desember 2022.
Kata Ganjar, upaya yang dilakukan sebagai bentuk inisiasi lebih dini, guna mendukung program Desa Antikorupsi KPK di tahun 2023 mendatang.
Baca Juga: Anita Feng Membawa Royal Lebih Cepat dan Lebih Besar Menutup 2022 dengan Gemilang
"Sebenarnya, kita mencoba menginisiasi lebih dini itu saja. Jadi, ketika KPK menyiapkan Desa Antikorupsi di tahun 2023 dan KPK kemarin sudah menstimulus adanya 10 Desa Antikorupsi dan kebetulan Banyubiru yang terbaik, maka buat saya momentumnya jangan hilang. Maka kita siapkan 29 desa," jelasnya.
Maka, ke depan Desa Antikorupsi yang telah dibentuk bisa menjadi percontohan bagi desa yang lain.
"Kita kick off di Banjarnegara dengan satu harapan kalau tahun depan KPK menggelar percontohan di seluruh Indonesia kita sudah punya contoh yang real. Dan, nanti tahun depan sudah ada contoh yang lebih kongkret sehingga 7.809 desa kita dorong untuk melakukan dengan kesadaran sendiri," tegasnya.
Baca Juga: KPK Amankan Uang Miliaran dari OTT Wakil Ketua DPRD Jatim
Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana menyebut bahwa Ganjar Pranowo punya respons cepat terhadap program Desa Antikorupsi.
"Saya mengapresiasi karena program tahun 2023 ternyata 2022 sudah mulai, ya bagus. Ini menjadi trigger bagi pimpinan daerah yang lain juga," kata Wawan.
Diakuinya, semua gubernur menyampaikan keinginannya dalam mendukung program tersebut. Namun, Ganjar salah satunya yang langsung mengimplementasikannya.
Baca Juga: KPK Raup Rp1 Miliar Dari Lelang Hasil Rampasan Pada Hakordia 2022
"Beberapa Gubernur menyampaikan, boleh enggak kita langsung (mulai) saja. Di Jateng sendiri menjadi contoh, makanya saya kasih apresiasi. Saat ini sudah ada 11 provinsi yang ada Desa Antikorupsi," tandasnya.***
