Network
2. Merekrut segenap pandukung loyalis (berkompeten) Presiden Joko Widodo yang jelas rekam jejaknya, dalam Jabatan strategis di pemerintahan, untuk “mengawal” Presiden Joko widodo dalam mewujudkan Visi dan Misi nya.
3. Dalam rangka mensinergikan UU Cipta Kerja yang telah ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo dengan sektor lainnya,
Pemerintah harus segera mereformasi segenap Jajaran Birokrasi (Khususnya pada eselon 1 dan 2) di seluruh Kementerian dan lembaga Negara.
4. Dalam kondisi Pandemi (menuju era Baru/New normal) ini pemerintah sebaiknya fokus pada masalah mendasar (kebutuhan utama) rakyat, yaitu ; masalah kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Dengan merampingkan lembaga Negara (mengefektifkan/melebur) beberapa lembaga negara yang “se nafas”, baik di sektor Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan menjadi lembaga yang lebih efektif dan efesien, Lembaga yang tidak efektif/efesien (“se nafas”) tersebut dilebur dalam tiga (3) lembaga baru, yaitu;
- Badan Kesehatan Nasional
- Badan Pendidikan Nasional
- Badan Kesejahteraan Nasional
Masih kata Budi, sebagai pelaksana teknis yang memiliki otoritas dari kebijakan dan perencanaan yang dibuat serta ditentukan oleh Kementerian terkait. Kementerian terkait tersebut, berfungsi sebagai perencana, pembuat kebijakan dan pengawas semata. Hal tersebut penting segera diwujudkan, selain efektivitas lembaga, juga cek and balance dapat otomatis terjadi, sehingga pengawasannya akan lebih mudah.
"Pemerintah telah menyiapkan anggaran yang sangat besar, dalam penanganan Pandemi Covid 19 ini, tetapi dengan anggaran sebesar apapun akan sia sia bila cara penanganan akar masalahnya tidak tepat, terlebih masih sangat dirasakan bahwa sebagian besar Pembantu Presiden belum satu perasaan dengan Presiden nya, yang acapkali mengingatkan kita dalam situasi Krisis dan butuh penghematan serta efektifitas anggaran. Hal tersebut tampak kasat mata, dibeberapa kementerian yang seolah tidak peduli dengan kondisi bangsa yang sedang dilanda wabah, Padahal dalam waktu dekat, pemerintah membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk membeli dan memproduksi anti virus yang tidak sedikit, sebagai jurus pamungkas penanganan Pandemi tersebut." papar Budi lagi.
Dalam menghadapi persoalan bangsa yang sedang dilanda wabah ini, Budi mengatakan bahwa memang dibutuhkan kearifan dari kepemimpinan nasional yang kuat untuk mencegah "Gejolak Politik” yang dapat merongrong atau mengancam Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Untuk itu, DPN KOMBATAN sebagai Ormas berbasis Nasionalis yang memiliki andil tidak sedikit dalam pemenangan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019, merasa terpanggil untuk urun rembuk pemikiran dan gerakan dalam penuntasan pandemi covid 19 juga Resesi Ekonomi yang berpotensi terjadi "Gejolak Politik”, mungkin masih bisa kita hindari dari Bumi Nusantara tercinta ini." tutup Budi.
