Network
ARAHKATA – Kemandirian fiskal daerah dinilai masih menjadi persoalan utama di Indonesia. Mengingat, Indikator Kemandirian Fiskal Daerah (IKFD) menunjukkan mayoritas pemerintah daerah belum mandiri.
Hal demikian dikatakan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mattalitti dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Banten, Sabtu (14/11/2020).
Dari data BPK tahun 2019, hanya 1 dari 542 pemda di Indonesia yang memiliki indikator “sangat mandiri” yaitu Kabupaten Badung, Bali.
Berikutnya disusul DKI Jakarta dan Kota Bandung, Jawa Barat yang berada pada level indikator “mandiri”. Sedangkan daerah yang lain masih pada level indikator “belum mandiri” dan “menuju kemandirian”.
Baca Juga: Ketua DPD RI Minta Pemda Jangan Kendor
“Dalam beberapa kesempatan ke daerah, saya sering menyampaikan, bahwa belanja APBD seharusnya difokuskan kepada pengembangan atau pembangunan sektor yang dapat menjadi pengungkit ekonomi daerah. Sehingga memiliki dampak atau effect ke-ekonomi-an di daerah,” ungkap LaNyalla.
Salah satu caranya, sambung mantan ketua KADIN Jatim itu adalah dengan memperkuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dan sebaliknya, Pemda juga harus berani mengambil keputusan untuk melikuidasi BUMD yang tidak produktif dan yang hanya menjadi cost center.
Baca Juga: Siap-siap, Premium Tidak Dijual Pertamina Mulai 2021!
“Begitu pula dengan pemanfaatan dana desa. Selain untuk infrastruktur, juga bisa digunakan untuk memperkuat BUMDes. Sehingga perekonomian di desa juga bisa tumbuh. Sehingga desa bisa menjadi kekuatan ekonomi,” tuturnya.
LaNyalla hadir di Serang untuk membuka Focus Group Discussion (FGD) yang digelar DPD RI dan Pemerintah Provinsi Banten dengan mengambil tema ‘Evaluasi Kebijakan DPD RI dalam Transfer Daerah di Provinsi Banten.’***
