Network
ARAHKATA - Resesi ekonomi tak dapat dipungkiri di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang entah berakhir. Seluruh sektor terpukul berakibat resesi ekonomi dunia, tak terkecuali Indonesia. Meski sempat mendapatkan hambatan, sektor pertanian, peternakan dan perikanan mampu beradaptasi dan masih dapat meningkatkan produktivitasnya dan tumbuh positif di tengah pandemi. Sektor pangan terbukti bisa menjadi salah satu penopang pemulihan ekonomi nasional kedepannya.
Ketua Umum KADIN Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan, situasi dan kondisi Pandemi Covid-19 selain telah berdampak bagi kesehatan manusia, juga telah memukul perekonomian dunia dan memicu resesi ekonomi dunia, tak terkecuali Indonesia.
Dampak paling nyata dari resesi ekonomi adalah meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Terkait dengan hal itu, Kadin menilai sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri pengolahan dapat diandalkan untuk mendorong pemulihan perekonomian nasional.
“Sebagai bagian dari upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional, sektor pangan bisa menjadi salah satu tumpuan. Sektor ini tidak terdampak besar karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang selalu dibutuhkan, meskipun ekonomi sedang krisis," urainya saat Food Security Summit (JFSS) secara virtual, yang digelar pada 18-19 November 2020.
Baca Juga: Sri Kurnia Lahir, Koleksi Taman Satwa Bertambah
"Bahkan, dalam situasi sekarang, sektor pangan semakin strategis. Sebab, jika pangan tidak tercukupi dikhawatirkan berpotensi mengganggu stabilitas,” lanjut Rosan.
Menurutnya, sektor pertanian perlu terus dikembangkan karena masih bertumbuh positif di saat sektor lain justru mengalami kontraksi.
"Kebijakan dan kemitraan yang berpihak kepada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri pengolahan yang mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan, perlu terus didorong," katanya.
Rosan mengatakan, KADIN memberikan apresiasi kepada Pemerintah dan DPR yang telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dalam berusaha. Rosan optimis sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri pengolahan akan terus tumbuh seiring adanya Undang-Undang Cipta Kerja.
Baca Juga: Masyarakat Madiun Dihimbau Sementara Tak Melintas di Jembatan Patihan
“Kami juga berharap pemerintah mempercepat realisasi kebijakan insentif dan stimulus untuk petani, peternak, dan nelayan guna meningkatkan daya beli dan produktivitas, serta stimulus berupa modal kerja pasca Covid-19,” imbuhnya.
Capai Target
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan, Franky O. Widjaja mengatakan, saat membuka JFSS ketiga pada 2015 lalu Presiden Joko Widodo memberi target kepada KADIN untuk memberi pendampingan kepada satu juta petani dari sebelumnya 200 ribuan petani.
Baca Juga: Tak Datang, Polisi Batal Periksa Wagub DKI Jakarta
KADIN Indonesia bersama dengan Partnership for Indonesia’s Sustainable Agriculture (PISAgro) telah berhasil mewujudkan target tersebut pada awal 2020. Para petani yang mendapatkan pendampingan tersebar di seluruh Indonesia dan telah mampu meningkatan produktivitas dan pendapatan mereka. Selanjutnya, KADIN bersama PISAgro, bertekad untuk meningkatkan pendampingan kepada dua juta petani pada 2023.
"Meningkatkan produktivitas para petani dan sekaligus mencapai ketahanan pangan tidaklah mudah karena ada sejumlah kendala yang harus dihadapi, seperti ketersediaan lahan, benih unggul, pupuk, pembiayaan, pemasaran, irigasi, sarana penyimpanan hasil pertanian dan sarana- prasarana lainnya, serta kelembagaan. Kendala lainnya juga, kebijakan pemerintah menyangkut bibit dan bahan baku peternakan sapi penggemukan," ujar Franky.
Namun, KADIN optimistis kendala tersebut dapat diatasi dengan mengembangkan pola kemitraan yang dilandasi prinsip saling menguntungkan antara pemerintah, pengusaha, perbankan, petani melalui koperasi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rantai pasok terintegrasi.
KADIN menggagas model kerja sama Inclusive Closed Loop dan membangun ekosistem berusaha. Model kemitraan ini, kata Franky, merupakan sebuah skema kemitraan yang saling menguntungkan dari hulu-hilir sehingga keberlanjutan produksi terjaga dan petani sejahtera.
Baca Juga: Arah Pendidikan Kelak Tak Dipengaruhi Suksesi Politik
Dalam sistem inclusive closed loop, ada empat unsur utama, yaitu (1) Petani mendapat akses untuk membeli bibit dan pupuk yang benar, (2) Pendampingan kepada petani untuk menerapkan good practice agriculture, (3) Kemudahan akses pemberian kredit dari lembaga keuangan, (4) Jaminan pembelian hasil petani oleh perusahaan pembina (off taker).
Skema ini sudah berhasil diterapkan terhadap komoditas kelapa sawit dan sudah mulai diikuti oleh komoditas lainnya seperti pada petani cabai di Garut, Jawa Barat.
“Kami berharap model inclusive closed loop ini dikembangkan di berbagai komoditas pertanian lainnya. Jika persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi petani, peternak dan nelayan bisa diatasi, maka pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian pada stuktur PDB akan terus meningkat. Lapangan kerja di sektor pertanian juga akan meningkat, dan tentunya petani, peternak dan nelayan juga akan semakin sejahtera,” pungkas Franky.
