ARAHKATA - Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak menilai pihak yang mengritik Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Museum SBY-ANI di Pacitan sebesar Rp9 miliar tidak paham tujuannya.
Sahat mengaku sebenarnya masyarakat Pacitan tidak mempermasalahkan bantuan tersebut, bahkan masyarakat terlihat santai. Anehnya, BKK dipermasalahkan oleh politisi yang tidak paham tujuan berdirinya museum.
"Sebagai wakil rakyat kan harusnya mendukung adanya proyek yang mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat," kata Sahat dikonfirmasi, Sabtu 20 Februari 2021.
Baca Juga: Pemerintah Segera Mulai Vaksinasi Lansia, Simak Caranya!
Sahat menyebut keberadaan dana Rp9 miliar masih ada dan belum terpakai akibat persoalan waktu penggunaan yang sangat terbatas.
Dana ditetapkan lewat P-ABD Jatim 2020, hanya saja dana baru cair pada Desember 2020, dan waktunya tidak mencukupi untuk digunakan karena sudah batas akhir penggunaan APBD 2020. Selanjutnya dimasukan di APBD Pacitan 2021.
Sahat mengaku DPRD Jatim telah berkirim surat agar meminta BKK untuk dikembalikan saja ke Jatim.
"Kami sudah ajukan surat agar dana itu dikembalikan saja ke Jatim. Suratnya sudah kami kirim ke Pemprov Jatim. Namun sebenarnya," tuturnya.
Sahat menegaskan, sebagai pimpinan dewan dan wakil rakyat dari Pacitan, sangat gembira ada peluang besar mendongkrak ekonomi masyarakat. Jika museum ini selesai dan menjadi destinasi unggulan di Pacitan.
Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim melihat langsung pembangunan gedung yang tiang pancangnya dimulai pengerjaannya pada 2019.
Baca Juga: PDIP Jateng Minta Vaksinasi Merata ke Semua Lapisan Masyarakat
Selain itu, kedatangannya untuk melihat dampak yang akan terjadi untuk masyarakat Pacitan mendengar komentar warga.
"Saya kan wakil rakyat dari dapil Pacitan. Agar tidak berspekulasi, saya ingin tahu sendiri bagaimana rakyat merespon dan seberapa besar dampaknya pada masyarakat sekitar museum ini," tuturnya.
Kunjungan ke Pacitan dalam rangka pengawasan APBD Jatim, didampingi Bupati Pacitan Indartato, Ketua DPRD Pacitan Ronny Wahyono dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Pacitan.
Hasil dalam kunjungan Sahat menilai tidak ada yang salah dari dana yang diberikan melalui Pemkab Pacitan untuk museum karena sesuai dengan aturan yang berlaku.
Baca Juga: Warga Temukan Ikan Mas 3 Kg di Banjir Tangerang
"Ada 4 kriteria daerah untuk dapat bantuan keuangan, dan semua terpenuhi sehingga Museum ini layak mendapat bantuan dari Pemrov Jatim," terangnya.
Keempat kriteria yakni dana tersebut mampu meningkatkan ekonomi, infrastuktur jalan dan pengairan, memperkecil disparitas kewilayahan serta mengurangi tingkat kemiskinan.
"Kalau saya objektif saja, saya mendukung penuh pembangunan Museum tersebut. Pun kalau tidak dibantu Pemprov, museum itu tetap jalan karena saya yakin Yudhoyono Foundation punya dana untuk menyelesaikan proyek tersebut," katanya.
Sahat memastikan Yayasan Yudhoyono foundation tidak pernah memohon bantuan Dana pembangunan museum SBY-ANI kepada pemerintah Prov/kab. Pembangunan museum SBY-ANI yang sedang berjalan dan diperkirakan pertengahan 2021 selesai. Sahat optimis tidak ada bantuan hibah pemerintah pembangunan museum tetap berjalan.
Baca Juga: Tuding Negara Biayai Makam Gusdur, Kader Demokrat Kena Somasi
Pemkab Pacitan menyiapkan dana dari bantuan keuangan Pemprov Jatim dalam rangka untuk berkontribusi terhadap pembangunan museum SBY-ANI sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi Kabupaten Pacitan kepada Presiden ke 6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono atas semua yang telah dilakukan beliau terhadap pembangunan Pacitan.
Museum SBY-ANI merupakan kearifan lokal yang patut didukung demi kemajuan pembangunan Pacitan sebagai destinasi wisata yang berdampak bagi pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi disparitas wilayah.
"Semoga Museum SBY-ANI ini bisa jadi kado HUT ke 276 tahun kabupaten Pacitan 202," pungkasnya.
Sebelumnya, Bantuan keuangan khusus berupa dana hibah dari Pemprov Jatim melalui APBD Pacitan sebesar Rp9 miliar untuk membangun Museum dan Galeri SBY-Ani di Pacitan dinilai legislator PDIP Jatim sangat menyakiti hati rakyat.
Baca Juga: Anies Baswedan Sebut Ada 200 RT Terdampak Banjir
“Uang rakyat Rp9 miliar untuk sebuah lembaga yang tujuannya adalah citra politik personal seorang tokoh sangat menyakiti hati rakyat, mengkhianati amanat penderitaan rakyat, apalagi di masa pandemi Covid-19 di mana rakyat sedang kesusahan,” tegas Anggota DPRD Jatim Deni Wicaksono, Rabu 17 Februari 2021.
Deni mengatakan, APBD mestinya didedikasikan untuk membantu rakyat, bukan digelontorkan untuk membiayai proyek yang hanya ditujukan untuk pencitraan personal seorang tokoh politik.
Baca Juga: Banjir, BMKG Pastikan Curah Hujan Ekstrem 150 mm Terjang Jabodetabek
APBD adalah instrumen fiskal yang mestinya digunakan berdasarkan skala prioritas mengingat keterbatasan anggaran. Saat ini, yang urgen adalah membantu rakyat miskin. Apalagi, Pacitan termasuk salah satu sentra kemiskinan di Jatim.
“Kemiskinan di Pacitan sangat tinggi, yaitu 14,54 persen per 2020. Ini termasuk yang tertinggi di Jatim. Demikian pula pendapatan per kapita rakyat Pacitan baru Rp28 juta per orang per tahun, hanya separo dari rata-rata pendapatan per kapita di Jatim,” pungkasnya.***