ARAHKATA - Memperingati 25 tahun reformasi pada Minggu, 21 Mei 2023 puluhan ribu aktivis dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera) bakal turun ke jalan.
Untuk menjaga demokrasi dengan menyuarakan penolakan atas masa jabatan presiden tiga kali dan penundaan Pemilu.
Sekjen Aldera, Pius Lustrilanang menjelaskan, aksi turun ke jalan ini digelar dalam bentuk kegiatan 'Jalan Sehat 25 Tahun Reformasi' guna memastikan Pemilu yang akan berlangsung di 2024 berjalan sesuai jadwal.
Baca Juga: Masyarakat dan Karangan Bunga Sambut Timnas di Bundaran HI
"Ide-ide tersebut (jabatan presiden tiga periode dan penundaan Pemilu) dilakukan secara sistematis, terus menerus. Kami mengajak semua pihak waspada. Isu itu bisa saja muncul kembali kapan pun," kata Pius di Jakarta, dikutip ArahKata.com Jum'at, 19 Mei 2023.
Menurut Pius, demokrasi saat ini sudah berjalan cukup bagus, meskipun masih prosedural tapi menuju ke arah substantif.
"Kami sengaja memperingati 25 tahun ini karena ada kehendak inskuntitional, tiga periode, perpanjangan masa jabatan, tunda Pemilu. Kami merasa penting merayakan 25 tahun reformasi untuk mengumpulkan kembali semua yang selama ini diam, tidak bersuara, untuk menunjukkan bahwa yang menolak hal konstitusional itu sangat banyak. Ada 72 persen rakyat Indonesia yang menolak," jelas Pius.
Baca Juga: Survei: Mayoritas pemilih Jokowi-Ma'ruf pilih Ganjar di Pilpres 2024
Prosentase tersebut melansir survey dilakukan lembaga survey charta politika dan SMRC sepanjang tahun 2022, dimana 72 persen rakyat indonesia menolak jabaran tiga periode presiden dan penundaan Pemilu.
Lebih lanjut Pius mengemukakan, peserta jalan sehat dalam memperingati 25 tahun reformasi adalah penolak berbagai wacana yang akan mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024.
"Masyarakat yang ingin bergabung dalam jalan sehat harus mendaftar secara online lewat aplikasi. Syarat untuk mendaftar mereka harus mengisi 2 pertanyaan, apakah setuju atau menolak perpanjangan masa jabatan. Setuju atau menolak tiga periode. Kalau mereka setuju, ya tidak bisa ikut jalan sehat. Kita targetkan 25 ribu, mudah-mudahan dalam dua hari ini bisa terpenuhi," tegasnya.
Memasuki tahun politik ini, Aldera berharap para calon presiden untuk dapat bersaing dengan sehat.
"Didiklah para pemilih bahwa Pilpres itu adalah hal yang biasa. Jangan mengkotak-kotakkan masyarakat. Masyarakat juga makin lama makin pinter, mereka tidak akan terkotak-kotak karena beda pilihan," pesan Pius.
Atas dasar tak ingin terpecah belahnya masyarakat dalam pesta demokrasi mendatang, Pius secara tegas menekankan Aldera menolak para relawan berdiskusi soal capres.
Baca Juga: KPK Minta Masyarakat Pelototi LHKPN untuk Cari Kejanggalan Harta Pejabat
"Karena itu akan memecah kita, yang penting jaga demokrasi, biarkan pemilu berjalan dengan jujur dan adil dan tepat waktu dan menghasilkan pemimpin yang baik," tandasnya.
Di lokasi yang sama, aktivis Aldera dari Bandung, R. Valentina Sagala mengungkapkan, selain kegiatan jalan sehat, dalam peringatan 25 tahun reformasi, Aldera juga membuat buku mengenai gerakan politik kaum muda sejak tahun 1993 hingga 1999.
Ia berharap pemuda, khususnya mahasiswa dapat terus menjaga demokrasi.
Baca Juga: Presiden Jokowi, Tinjau Jalan Rusak di Kabupaten Labuhan Batu Utara
Valentona menceritakan bedah buku bertajuk Aldera Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993-1998 telah dilakukan di 37 kampus di seluruh Indonesia.
"Sejarah menunjukkan kaum muda memiliki peranan penting menuntut dan menjaga demokrasi. Kami berkeliling dari Aceh hingga Papua ke mahasiswa membedah buku Aldera, membuka ruang ruang demokrasi," tukasnya.
Kegiatan jumpa pers 25 tahun reformasi ini selain dihadiri Pius dan Valentina juga dihadiri oleh Teddy Wibisana (aktivis Aldera Bogor), Dr Taufan Hunneman (aktivis Aldera Jakarta), Ch Ambong (Aktivis Aldera Jakarta) dan sejumlah aktivis Aldera lainnya.
Baca Juga: Wakil Ketua MPR Ingatkan Bahaya Politik Identitas
Jalan sehat akan berlangsung Minggu 21 Mei 2023 mulai pukul 05.30 WIB dengan rute jalan santai yang direncanakan mulai dari depan FX Sudirman, Semanggi, dan berakhir di DPR RI.***