ARAHKATA - Plt Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono memastikan jika partainya tidak menerima mahar politik dalam proses bergabungnya Menparekraf Sandiaga Uno ke PPP.
Mardiono menegaskan, PPP tidak mensyaratkan Sandiaga memberikan uang untuk bergabung PPP.
"Ndak, kita PPP tidak mempersyaratkan terhadap soal begitu, ya, kita di PPP adalah meneguhkan jalan perjuangan dan kita berkhidmat untuk berjuang," ujar Mardiono di sela-sela acara Rapimnas di Hotel Sultan, Jakarta, dikutip ArahKata.com Jumat, 16 Juni 2023.
Baca Juga: Langkah Tegas Berantas Korupsi MK Ancam Bubarkan Parpol Terlibat Politik Uang
Mardiono juga menegaskan bahwa PPP tidak mensyaratkan adanya mahar dalam pencalonan di Pemilu Legislatif. Dia meminta publik dan kader untuk melaporkan oknum-oknum yang meminta mahar politik dalam pencalonan anggota legislatif.
"Boleh dicek teman-teman media kepada seluruh kader, apakah di dalam pencalonannya ada yang dipungut. Kalau ada yang memungut, nanti laporkan kepada saya, akan saya batalkan (pencalonan, Red), sudah pasti," tanda Mardiono.
Diketahui, Sandiaga telah diberikan kartu tanda anggota (KTA) dan diumumkan langsung oleh Mardiono sebagai kader PPP pada Rabu, 14 Juni 2023.
Baca Juga: Industri AMDK Didorong Untuk Gunakan Kemasan PET Kurangi Limbah Plastik
Mardiono mengungkapkan, setelah resmi menjadi kader PPP, Sandiaga akan menjadi Kepala Badan Pemenangan Pemilu Nasional PPP.
"Nanti perlu menjadi pembahasan, tetapi saya menyarankan kepada para peserta kiranya nanti dapat dibahas, saya berpendapat nanti Pak Sandi layak untuk kita berikan tugas sebagai kepala atau ketua badan pemenangan pemilu," ujarnya.
Menurut Mardiono, tugas Sandiaga adalah memastikan PPP memenangi Pemilu Serentak 2023. Rencananya, kata dia, badan saksi akan melebur dalam Badan Pemenang Pemilu Nasional PPP.
Baca Juga: BPKP Siap Tindak Lanjuti Arahan Presiden Guna Capai Indonesia Emas 2045
"Dengan demikian maka ketua badan pemenangan pemilu nasional tentu akan bertanggung jawab untuk memenangkan Partai Persatuan Pembangunan. Nanti karena badan pemenangan pemilu nasional itu akan didukung oleh badan saksi, maka badan saksi itu dilebur, menyatu, nanti di bawah badan pemenangan pemilu nasional," jelas Mardiono.***