Network
ARAHKATA - Partai Demorkat kubu Agus Hari Murti Yudhoyono (AHY) telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) terkait pemberhentian Jhoni Allen.
Nah, SK tersebut digugat oleh Jhoni ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Sebab, Jhoni Allen mengalami kerugian baik secara materil pun imateril.
Slamet Hasan, Pengacara Jhoni Allen awalnya menjelaskan, pemecatan kliennya oleh AHY merupakan perbuatan melawan hukum.
Sebabnya, pemecatan tersebut tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Undang-Undang Parpol.
Baca Juga: Jenderal Polisi dan Irjen KKP Diperiksa KPK Hari Ini
"Mekanismenya (berdasarkan AD/ART), ketika ada dugaan anggota partai melakukan pelanggaran. Maka dugaan tersebut harus dilaporkan. Artinya harus ada orang yang melapor ke dewan kehormatan," kata Slamet Hasan di PN Jakpus, Rabu, 17 Maret 2021.
Selanjutnya, Dewan Kehormagan memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut untuk dimintai keterangan, klarifikas.
Pasalnya, sebagai anggota Parpol, mereka memiliki hak untuk menyampaikan pembelaan.
"Ternyata proses ini tidak ada, tahu-tahu muncul terbit surat rekomendasi dari Pak Hinca Panjaitan (Ketua Dewan Kehormatan Partai Demorkat) kepada Pak AHY dan Rifky (Pengurus DPP) dan terbitlah surat keputusan pemecatan," urainya.
Kata Slamet, pemecatan Jhoni Allen dari Partai Demokrat berimplikasi terhadap keanggotaan kliennya di DPR RI. Sebab, status Jhoni Allen sebagai anggota dewan dapat dicopot alias di PAW (Penggantian Antar Waktu). Nah, ini berpotensi menimbulkan kerugian.
Baca Juga: Viral! Nasi Sedekah Masih Layak Makan Dibuang-buang
"Jadi potensi kerugian materilnya adalah gaji anggota DPR selama 60 bulan, kira-kira sekitar Rp5,8 miliar. Sementara kerugian imateril adalah kehormatan Pak Jhoni Allen yang direndahkan, hak politiknya dicabut yang nilainya sekitar Rp50 miliar," ucap Slamet.
Sebagai informasi, dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Demokrat, AHY dan Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya dijelaskan bahwa pemecatan terhadap Jhoni Allen dan kawan-kawan karena mereka terbukti berkonspirasi dengan pihak eksternal untuk mengganti kepemimpinan partai melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang ilegal dan inkonstitusional.
Padahal, kepemimpinan dan kepengurusan serta AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V 2020 telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan masuk dalam Lembaran Negara.***
