Network
ARAHKATA - Eks Ketua DPC Halmahera Utara Yulius Dalgilaha menggugat Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyoni (AHY) senilai Rp5 Miliar.
Dalam gugatannya, Yulius Dalgilaha meminta agar Ketum PD AHY membatalkan SK Pemecatan terhadap dirinya. Gugatan perdata itu dilakukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dilakukan persidangan pada Senin, 22 Maret 2021.
Adapun gugatan perdata Yulius ini teregistrasi dengan Nomor Perkara: 167/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst. perkara gugatan perdata Julius ini di daftarkan pada 12 Maret 2021.
Dalam gugatan perdata Yulius menggugat Ketum Partai Demokrat dan sekretaris jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya. Posisi Yulius sebagai ketua DPC Halmahera Utara cara langsung digantikan oleh Lazarus Simon.
Baca Juga: Diduga Peras Kepala Desa, Polisi OTT Tiga Oknum LSM di Wajo
"Prinsipnya Pak Yulius sini kan Ketua DPC Halmahera Utara. Dia dipecat dari Ketua DPC yang terpilih secara demokratis dipecat, tanpa dipanggil, diperiksa dan memberikan kesempatan kepada beliau untuk memberikan keterangan ke DPP. Tapi langsung dipecat aja dari jabatannya sebagai ketua DPC itu kan tindakan yang tidak sesuai prosedur mekanisme," kata Kuasa Hukum Yulius Dalgilaha, Kasman Eli di PN Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya, Senin, 22 Maret 2021.
Kasman menjelaskan kliennya telah dirugikan secara materiil dan immateriil. Salah satu kerugian immateriil adalah kliennya terpaksa di- Pergatikan Antar Waktu (PAW) kan.
Padahal saat ini posisi Yulius Dalgilaha saat ini sebagai anggota DPRD Halmahera Utara. Selain itu itu Yulius juga mendapatkan kerugian saat dipecat menjadi Ketua DPC Partai Demokrat.
Mengingat, adanya dua jabatan penting yang harus tercabut dari sosok Yulius Dalgilaha, Yulius meminta kepada Ketua Umum Partai Demokrat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 5 miliar.
" Kalau Pak Yulius memberikan mandat kepada saya atas kerugian yang sudah dia terima saat dipecat sebagai Ketua DPC. Kerugian itu adalah yang bersangkutan juga terpaksa di-PAW-kan, padahal Pak Yulius masih menjadi anggota DPRD aktif. Dalam hal ini tentu merugikan beliau yang secara materiil dan immateriil merasakan dampak dari SK Pemecatan Partai Demokrat jadi memperkirakan kerugian itu sekitar Rp 5 miliar," tutur Kasman Eli.
