Network
ARAHKATA - Politisi senior Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang pindah ke Partai Demokrat kubu Moeldoko Max Sophacua buka-bukaan deretan nama pejabat di Demokrat Deli Serdang.
Nama struktur jabatan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko sendiri sudah dilaporkan langsung ke Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) pada Senin, 15 Maret 2021.
"Iya sudah dilaporkan semua berkas kepada KemenkumHAM. Dari hasil apanya itu dokumen pengesahan pergantian pemimpin, Hasil voting Kongres Luar Biasa di Deli Serdang sampai struktur jabatan sudah dilaporkan waktu itu belum lama ini," kata Max Sophacua kepada Arahkata, Selasa, 23 Maret 2021.
Baca Juga: Kapan Kemenkumham Ambil Keputusan Polemik Demokrat? Ini Jawaban Yasonna!
Max kemudian menuturkan sejumlah nama-nama penting dalam struktur jabatan kepengurusan tersebut.
"Yang saya ketahui ya karena tidak begitu hafal semuanya. Ketum Demokrat Bapak Jenderal (Purn) Moeldoko, Sekertaris Jenderal Jhoni Allen Marbun, Ketua Dewan Pembina Bapak Marzuki Alie," kata Max Sophacua.
Kemudian, Max Sophacua akhirnya membocorkan posisi strategis miliknya di Partai Demokrat milik Moeldoko. Ia mengaku sebagai Ketua Dewan Kehormatan. Disamping itu, untuk posisi Ketua Mahkamah Partai dihuni oleh Ahmad Yahya.
Namun, sayangnya untuk posisi penting Bendahara Umum atau Bendum Partai Demokrat yang sempat diduga bakal dihuni oleh Muhammad Nazaruddin yang dulu pernah menjabat sebagai Mantan Bendum Demokrat era kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhonono tidak terbukti.
Baca Juga: Puluhan Kyai Banyuwangi Doakan Demokrat AHY Menang Pemilu 2024
"Enggak dong. Beliau hanya panitia pelaksana saja membantu kami semua. Iya posisi Bendum masih kosong sampai sekarang," tutur Max Sophacua.
Salah satu putera terbaik dari Timur Indonesia ini menjelaskan sejumlah dokumen yang dibawa oleh partainya menghadap Dirjen AHU.
"Kalau dokumen yang sudah kami serahkan, kan ada salinan dokumen yang menyangkut KLB. Salinan dokumen KLB yang diserahkan beserta hasil keputusannya dan alasan-alasan terjadinya KLB," terangnya.
Max juga menyebut struktur Kepengurusan itu hanya salah satu sebagian kecil yang tidak juga harus dilengkapi. Hanya beberapa saja yang penting.
"Seperti Ketum dan Sekjen begitu. Jadi masih ada posisi kosong yaitu bendahara umum," ucapnya.
Max menjelaskan bila sejumlah berkas dokumen ada yang harus dilengkapi, maka pihaknya akan segera melengkapi sembari menunggu hasil putusan pengesahan penerbitan Surat Keputusan KemenkumHAM soal legitimasi Partai Demokrat.
"Iya kita tunggu saja dulu. Misal kami di calling kurang berkas ini maka kami akan menyiapkan. Atau biarlah kami menunggu saja sampai SK KemenkumHAM keluar terkait pengesahan Partai," ucap Max Sophacua.
Sebagai informasi bahwa hasil Kongres luar biasa Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM pada senin 15 Maret 2021. Pihak Demokrat kubu Moeldoko telah diterima oleh Direktur Jenderal administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar.
Adapun sejumlah berkas yang diserahkan kepada pihak Kemenkumham, antara lain dokumen berkaitan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Kongres 2020 yang disebutnya abal-abal oleh pihak Demokrat kubu AHY. Kemudian aturan dalam undang-undang Dasar 1945.
Selain itu, ada juga yang termaktub dalam AD/ART 2020 milik Partai Demokrat dan bukti keabsahan KLB Partai Demokrat Deli Serdang. Ada juga hasil KLB, beserta Struktur Jabatan Partai Demokrat kubu Moeldoko.***
