Network
ARAHKATA - Lima lembaga survei yang menyajikan data terkait elektabilitas bakal calon presiden 2024 menunjukkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto konsisten di angka nol koma sekian persen.
Dirangkum dari Survei SMRC, Survei Indikator Politik Indonesia, Survei Litbang Kompas, Survei DTS Indonesia dan Lembaga Survei Nasional, calon presiden terpopuler masih berkisar di nama Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.
Airlangga Hartarto secara konsisten bertengger di angka nol koma persen, bahkan kerap dikalahkan nama-nama yang bukan Ketua Umum partai.
Baca Juga: Airlangga Hartarto: Dicari Sembilan Juta Talenta Digital Indonesia Hingga 2030
Hasil survei dinamika elektabilitas capres 2024 oleh SMRC menunjukkan nama Airlangga bahkan tidak ada setelah nama yang elektabilitasnya paling buncit, yakni Tri Rismaharini (1,6%).
Sementara hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas Airlangga di 0,9%, kalah dengan beberapa anggota kabinet Jokowi lainnya yakni Sandiaga Uno, Tri Rismaharini, Erick Thohir dan Sri Mulyani Indrawati.
Hasil survei Litbang Kompas juga tidak menyebut nama Menko Perekonomian RI tersebut. Terbontot di survei kompas adalah Puan Maharani di 0,6%, sedang nama lainnya 4,1% dan tidak ada/tidak tahu/rahasia di 11,8%.
Baca Juga: Airlangga Hartarto Sebut Pekerja Migran Indonesia Sebagai Pahlawan
Survei DTS Indonesia menunjukkan posisi Ketua Umum Golkar di 0,3% kalah dengan Khofifah Indraparawansah (0,5%) dan Puan Maharani (0,6%), bahkan Gatot Nurmantyo (1,2%).
Sebelumnya, Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) pernah menyoroti kinerja mantan Menteri Perindustrian tersebut, terutama terkait banyaknya anggaran yang telah dihabiskan untuk beriklan.
Inisiator GMPG Sirajuddin Abdul Wahab menyindir pemasangan billboard dan videotron Airlangga Hartarto.
Baca Juga: Survei PSI: Airlangga Masih Dominan sebagai Kepemimpinan Nasional Pasca Jokowi
GMPG menilai, tingkat keterpilihan Airlangga tetap kecil meski telah mengeluarkan dana miliaran untuk beriklan meningkatkan elektabilitas.
"Sekalipun sempat viral dan menjadi bahan ejekan netizen di media sosial, pemasangan billboard dan videotron tersebut tetap berlanjut," kata Sirajuddin Abdul Wahab dalam keterangannya di awal tahun ini.
Menurut Sirajuddin, Airlangga dinilai telah gagal sebagai Ketua Umum Partai Golkar, terutama dalam membesarkan dan menjalankan visi serta misi partai.
Baca Juga: Hasil Survei INES: Airlangga Hartarto Miliki Elektabiltas Tinggi
"Hasil survei Indikator Politik Indonesia, Airlangga hanya mampu mencapai 0,2 persen," katanya, seraya menambahkan dirinya mengingatkan buruknya tingkat keterpilihan Airlangga justru berdampak negatif Partai Golkar.
"Padahal, secara teori, jika sosok ketua umum, kandidasi presiden, visi-misi yang bagus, program yang nyata, tata kelola partai yang benar partai, maka pasti akan berpengaruh positif pada peningkatan elektabilitas dan citra partai," katanya.
"Bahkan, sejak periode perintah pemasangan billboard/videotron oleh DPP kepada pengurus DPD di daerah sejak Juli 2021 hingga saat ini, citra partai yang semakin menurun bahkan justru semakin menegaskan sebagai partai korup, oligarkis, dan otoriter," bebernya.
Baca Juga: BPP Gema Ormas MKGR Siap Menangkan Airlangga Hartarto Pada Pilpres 2024
Beberapa catatan Sirajuddin terhadap Golkar adalah beberapa kader yang juga kepala daerah terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak awal 2022. Mereka adalah Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin, dan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.
Sebelumnya di 2021 pejabat yang juga terkena OTT adalah mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin; Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin; Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin; dan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Andi Putra.
Ada lagi kader Golkar yang kecewa terhadap Sirajuddin, yakni ketua Golkar Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli Sulteng Kasir Munding.
Baca Juga: BPP Gema Ormas MKGR Siap Menangkan Airlangga Hartarto Pada Pilpres 2024
Namun, menurutnya suara rakyat dan perintah Visi Misi Golkar yang dipanggulkan dipundak Airlangga itu menurutnya hanya sebatas fatamorgana dan retorika belaka.
Kasir Munding menuding Airlangga kerap keluar dari cita-cita partai, dan kerap terjerumus dalam kerja-kerja oligarki asing yang mengeksploitasi, kekayaan alam Indonesia.
“Contoh kecilnya ialah pemaksaan jualan vaksin produk luar yang sudah tidak sedikit menelan korban jiwa masyarakat, dimana Golkar dibawa nakoda Airlangga, sekaligus ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), hanya diam seribu basa,” tandas beberapa waktu lalu.
Kasir Munding mengaku sangat risau dengan elektabilitas Golkar dan kepemimpinan ketum Airlangga.
“Oleh karena itu, demi keselamatan bangsa, khususnya Kabupaten Tolitoli, saya berharap Golkar Tolitoli segera mendorong munaslub guna kembalikan suara rakyat dari belenggu oligarki itu,” pintanya.
Ada juga pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN) Efriza yang mengatakan banyak pihak yang menyoroti persoalan pribadi yang mendera Menko Perekonomian dan Ketum Golkar.
Menurutnya jika tidak ada klarifikasi terkait pengakuan seorang wanita bernama Rifa Handayani, yang mengakui memiliki hubungan terlarang dengan menteri Jokowi tersebut, maka akan berpengaruh terhadap citra partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Pasti berpengaruh, publik akan punya penilaian sendiri. Kalau semakin menurun elektabilitas Golkar dan semakin berat bertarung di 2024. Petinggi dan seluruh elemen Golkar mau tidak mau harus pikir ulang,” kata Efriza beberapa bulan lalu.
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi berpendapat, kasus dugaan perselingkuhan yang menerpa Ketua Umum (Ketum) Partai Golongan Karya (Golkar), Airlangga Hartarto harus segera diselesaikan sendiri oleh bersangkutan.
Dirinya menyebut jika tidak segera diselesaikan, maka akan menjadi “bola panas” di internal Golkar. “Ini menyangkut masalah moral, apalagi disertai laporan. Ini bisa menjadi ancaman posisi dia (Airlangga Hartarto) jadi ketua umum partai. Dan sudah menjadi kehebohan di internal partai,” kata Arbi.***
