Para ketua majelis itu dalam surat itu menyebutkan Monoarfa --Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas-- mengabaikan surat pertama dengan tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis.
Padahal keadaan PPP semakin memburuk di tengah masyarakat. Maka pengunduran Suharso diyakini akan meredakan gejolak di kalangan masyarakat, terutama para habaib, kyai, danti, dan para pendukung PPP.
"Selanjutnya mekanisme akan diatur sesuai peraturan organisasi yang ada pada AD/ART Partai Persatuan Pembangunan (PPP)," lanjut surat itu.
Baca Juga: Enam Anggota TNI Diduga Terlibat Pembunuhan Empat Warga Sipil
Sementara itu, anggota Dewan Pertimbangan PPP, Usman M Tokan, membenarkan surat itu ada. "Surat pertama tidak ada jawaban, lalu dikirimkan lagi surat kedua," katanya.***