Network
Pada kesempatan serupa, Juru Bicara Kementerian ATR/BPN Hari Prihatono menyampaikan tiga agenda utama Menteri Hadi Tjahjanto.
Pertama, percepatan pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kedua, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dan pemberantasan mafia tanah. Ketiga, dukungan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca Juga: Ulama 212 Minta Connie Bakrie Berhenti Menyudutkan TNI
Lebih lanjut, Hari menjelaskan, tujuan Kementerian ATR/BPN melakukan percepatan program PTSL adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel.
Selain itu, sergahnya kemudian, untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara. "Mengurangi serta mencegah sengketa dan konflik pertanahan," tambah Hari.
Dalam hal penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, sambung Hari, Kementerian ATR/BPN telah membangun sinergi empat pilar utama, yaitu Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan.
Baca Juga: Dewan Kolonel dan Dewan Kopral Relawan Pengusung Puan Vs Ganjar
Hari mengungkapkan pada periode Juni - September 2022 terdapat sebanyak 195 kasus sengketa dan konflik pertanahan di Kementerian ATR/BPN. Sebanyak 150 kasus sedang berjalan (proses hukum) dan 45 kasus selesai.
Hari menjelaskan target Menteri Hadi Tjahjanto dalam mendukung pembangunan IKN tuntas pada akhir tahun 2022. Hal tersebut berkaitan dengan seluruh materi teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang sebanyak 9 RDTR di IKN.
Berikutnya, tambah Hari, melakukan percepatan revisi anggaran, dimana saat ini sedang dikonsolidasikan bersama Biro Perencanaan. Serta penguatan aspek sumber daya manusia (SDM) dalam rangka mempercepat proses RDTR.
