Network
ARAHKATA - Kekuatiran adanya politik identitas pada perhelatan Pilpres 2024 mendatang masih terasa menguat sampai saat ini.
Termasuk ketika Anies Baswedan telah dicapreskan oleh Partai NasDem belum lama ini. Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB) menilai, bahwa akan ada sekelompok ormas bakal mengusung politik identitas dibalik itu.
Rudi S Kamri Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB) mengingatkan kembali bagaimana sebelum NasDem mendeklarasikan Anies sebagai Capres, orang-orang eks
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI) sampai narapidana teroris (napiter), sudah lebih dulu mendukung Gubernur DKI Jakarta itu untuk maju pada Pilpres 2024 nanti.
Baca Juga: Duet Ganjar-Airlangga Terpopuler, Koalisi PDIP dan KIB Potensial Unggul Raih Kemenangan
“Masih segar dalam ingatan kita bahwa sebelumnya telah ada Deklarasi dukungan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 oleh ‘Majelis Sang Presiden Kami’ bulan Mei 2022 lalu”. Dalam acara itu, selain diwarnai pengibararan bendera Liwa yang bertuliskan kalimat Tauhid yang menjadi simbol ideologi Khilafah, para deklarator juga mengklaim sebagai orang-orang bekas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), bahkan narapidana terorisme (napiter) yang selama ini mengusung ideologi Khilafah untuk menggantikan Pancasila." Ujar Rudi S Kamri dalam rilis yang diterima redaksi, Rabu, 12 Oktober 2022.
“Bila Anies Baswedan yang didukung kelompok-kelompok pro-Khilafah itu menang dalam Pemilu 2024, apa jadinya Indonesia?”, lanjut Rudi.
Fernando Emas, Direktur Rumah Politik, juga sependapat. Bahwa pencapresan Anies oleh NasDem tidak tertutup kemungkinan akan ditunggangi oleh eks HTI, FPI serta sejumlah napiter.
Baca Juga: Potensi Gabung KIB, Hasto: Skala Prioritas PDIP Dengan Lakukan Dialog Politik
“Kalau kita bicara soal pencapresan Anies oleh NasDem, itu sah-sah saja. Namun, yang perlu dirisaukan adalah dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu dilakukan oleh sekelompok orang yang mengkalim dirinya sebagai eks-anggota HTI, FPI dan eks-napiter”." Ujar Fernando Emas.
“Yang membuat saya dan kita semua risau, ternyata kita baru tahu bahwa Anies Baswedan seolah mengkonfirmasi kekhawatiran saya dan kita semua bahwa orang-orang eks-teroris, HTI dan FPI yang pro-Khilafah menjadi pendukung Anies Baswedan. Mari kita bayangkan, kalau mereka menguasai Indonesia, apa jadinya negeri ini,” tegas Fernando.
Pendapat di atas diaminkan oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari yang mengingatkan akan adanya potensi politik identitas dan polarisasi ekstrem pada tahun 2024. Dia memprediksi hal tersebut akan makin menguat tajam.
Baca Juga: Koalisi Puan Maharani dan Airlangga Hartarto Makin Terbuka Tinggal Tunggu Waktu
"Saya sampaikan warning nih ya dengan konstelasi yang ada sekarang ini, kita harus siap-siap dengan kemungkinan polarisasi ekstrem lagi 2024 yang akan datang, dengan berat hati harus disampaikan ya mumpung belum terjadi, apalagi pasca pendeklarasian bapak politik identitas Anies Baswedan sebagai Capres Partai Nasdem", tandasnya.
Lebih lanjut, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menyampaikan kekhawatirannya dengan potensi politik identitas yang ada saat ini.
“Kenapa saya sampaikan kekhawatiran saya ini? Agar kita hati-hati, mulai ‘aware’ (waspada), marilah kita menjaga ke-Indonesia-an kita, mari kita jaga NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), jangan sampai terecah-belah karena tokoh seperti Anies Baswedan berkuasa dan didukung oleh kelompok-kelompok radikal yang menyuarakan khilafah,” tegas Petrus.
Baca Juga: Silahturahmi Politik AHY - Anies Baswedan Miliki Kesamaan Visi dan Semangat Sama
Petrus juga mengaku tidak mau mengomentari dukungan kelompok tertentu kepada Anies Baswedan, karena hal itu sah-sah saja.
“Tapi saya harus mewaspadai ternyata selalu ada pro-Khialafah, eks-HTI, eks-FPT, eks-napiter, yang berada di belakang Anies Baswedan.
“Ternyata yang mendukung Anies Baswedan adalah orang-orang yang pro-sistem Khilafah. Otimatis mereka akan mengubah sistem negara kita, mereka akan mengubah ideologi negara kita, dan itu ancaman serius bagi bangsa dan negara ini. Saya selalu tak pernah bosan mengingatkan, karena saya merasa punya kesempatan menjalankan tugas sejarah agar Indonesia ini bebas dari mereka yang mengancam kebinekaan kita, bebas dari mereka yang akan memporak-porandakan Indonesia,” tandas Petrus.**
