Network
ARAHKATA - Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai people power adalah gerakan yang sifatnya tidak konstruktif dan memiliki konsekuensi negatif, yaitu menimbulkan korban jiwa.
Menurut dia, apabila pemerintah memiliki kekurangan, lebih baik dikritik, didemo, atau diajak berdialog yang berbasis fakta, data, dan bukti
"Bukan dengan melakukan people power dalam pengertian menggulingkan kekuasaan karena konsekuensinya itu tidak baik dan berpotensi menabrak konstitusi," kata Emrus Sihombing dalam keterangannya dikutip ArahKata.com, Rabu, 21 Juni 2023.
Baca Juga: Pengamat Nilai KSAD Dudung Paling Berpotensi Jadi Cawapres Ganjar dari Milter
Emrus menjelaskan bahwa penyebutan istilah people power dalam pengertian yang terjadi selama ini di beberapa negara di dunia, berarti menggulingkan pemerintahan yang sah.
Direktur Eksekutif Emrus Corner itu mengatakan bahwa ketidakpuasan kelompok penentang pemerintah selalu dibarengi dengan narasi bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo gagal dalam menyejahterakan rakyatnya.
Untuk menghadapi hal itu, menurut dia, perlu narasi antitesis, yaitu seruan untuk mendukung pemerintah karena masyarakat bahagia, sejahtera, nyaman, dan tetap dalam kebinekaan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.
Baca Juga: Presiden Jokowi Ulang Tahun Ke-62 Blusukan Mengunjungi Warga Bogor
"Saya kira perlu juga digerakkan people power yang mendukung pemerintah agar pengertiannya tidak hanya dimaknai sebagai menurunkan pemerintah. Mari kita berdemo people power dengan kekuatan rakyat untuk mendukung pemerintah karena kinerjanya yang sangat luar biasa di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo," katanya.
