Network
ARAHKATA - Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengungkapkan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan situasi sekarang dengan pelanggaran etik yang dilakukan salah satu hakimnya tidak bakal bisa menjawab hal-hal yang ingin dikuak mengenai dugaan pelanggaran pemilu 2024.
Hal ini ia sampaikan di diskusi media GIAD (Gerakan Indonesia Adil dan Demokratis) "Angket Pemilu: Rilis 30 Nama Anggota DPR Didorong Ajukan Hak Angket" pada Selasa, 27 Februari 24.
Belum lagi, Gap suara yang jauh antara 02 dan 01 menurutnya membuat penyelesaian sengketa hasil pemilu di MK tak menguak banyak hal di Pemilu 2024 karena bakal berkutat pada hal administratif.
Baca Juga: Caleg Gagal Stres Telanjur Utang Rp 1 M hingga Jaminkan Sertifikat Rumah
“Kalau ranah pileg bisa diproses tapi kalau ranah pilpres dengan internal yang jauh saya rasa cukup lebar sehingga untuk sengketa hasil di MK rasanya tidak mungkin, tapi dengan semua dugaan kecurangan yang ada kami mengusulkan sangat penting menggunakan hak angket,” jelasnya.
Ari mengungkapkan ada persoalan serius di Pemilu 2024. Ia mengklaim jauh-jauh hari sebelum elite politik khususnya dari kubu 01 (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) dan 03 (Ganjar Pranowo-Mahfud MD) bersuara soal Hak Angket DPR RI terhadap penyelenggaraan pemilu, komunitas masyarakat sipil sudah terlebih dahulu mendorongnya.
Suara digulirkannya hak angket inilah yang sampai sekarang terus terdengar karena ada indikasi kecurangan bahkan kejahatan pemilu 2024.
Baca Juga: Kedatangan Orang Asing Temui Warga Baduy Rentan Pelecehan Seksual
“Kami komunitas masyarakat sipil menganggap ada persoalan serius dalam Pemilu 2024,” ungkapnya.
