Network
ARAHKATA – Beberapa waktu lalu terjadi aksi besar-besaran melibatkan ribuan orang yang menolak disahkannya RUU Cipta Kerja yang juga berimplikasi turunnya kepercayaan masyarakat (public distrust) atas pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Imbas Adanya aksi tersebut ternyata juga membuat gerakan #CabutDanaHaji kembali menguat.
Ketua Umum, Amanah Perisai Nusantara, Ahmad Ahyar mengatakan, permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini terjadi karena hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan. Jika tidak dikelola dengan baik dan malah dibiarkan, kondisi ini berpotensi menjadi bara api yang memicu kemarahan publik.
“Masyarakat saat ini sudah kehilangan trust terhadap institusi negara. Pemerintah dituding menghalalkan segala cara untuk tetap mempertahankan kekuasaannya,” kata Ahmad Ahyar kepada wartawan, Kamis 19 November 2020.
Menurut dia, kondisi ini pada akhirnya membentuk perlawanan publik yang melahirkan berbagai bentuk gerakan perlawanan politik. Kemarahan publik juga memicu lahirnya gerakan #CabutDanaHaji yang marak disuarakan di media sosial.
Baca Juga: Ini Kata Puan untuk Perbaikan Ekonomi Indonesia
Gerakan cabut dana haji juga merupakan jawaban atas ketimpangan hukum yang terjadi. Hal itu bisa dilihat dari mudahnya orang ditangkap lantaran bersikap kritis terhadap pemerintah.
Menurutnya, hukum terkesan hanya tajam ke orang-orang yang kritis terhadap pemerintah, namun tumpul kepada orang-orang yang pro pemerintah. Ahyar pun menginisiasi gerakan cabut dana haji dengan tagar #CabutDanaHaji. Menurut Ahyar, ada ketimpangan hukum yang saat ini diperlihatkan oleh pemerintah.
Gerakan ini membuat pemerintah khawatir dapat menyebabkan terjadinya rush money dan berdampak terhadap keuangan nasional.
” Dalam dunia perbankan, rush money terjadi saat banyak nasabah memutuskan untuk menarik uang mereka dari bank tempat mereka menabung secara besar-besaran,” kata Ahyar.
Baca Juga: FPI Gaungkan Tagar Anies4PresidenRI2024
Ahyar menegaskan, Gerakan ini sebagai bagian dari ketidakpercayaan publik kepada pemerintah atas pengelolaan dana haji. Dana haji yang demikian besar dinilai tidak jelas pengelolaannya.
“Efek public distrust pengelolaan dana haji menjadi jalan munculnya gerakan #CabutDanaHaji ini,” Ungkapnya.
Menurut Ahyar, ada beberapa hal yang harus dilakukan di dalam mengelola dana setoran haji,
Pertama, publik harus tahu penggunaan dana haji. Bagaimana rincian yang diinvestasikan kepada siapa saja, termasuk kepada pihak swasta. Kedua, apabila ada keuntungan atas pengelolaan dana itu juga harus disebutkan dan diumumkan ke publik. Untungnya berapa saja setiap tahun. Sampai sekarang ini juga publik tak tahu menahu.
Baca Juga: Cyberdrone Kominfo Pantau 24 Jam Nonstop Konten Negatif di Internet
“Ketiga, bila ada keuntungan, maka itu harus diberitahuan langsung ke jamaah dan harus mau bersurat. Keempat, mulai sekarang harus dipastikan jamaah kapan berangkatnya. Kelima, semua pengelolaan dana haji harus ada akad-nya dan jangan terkesan semaunya.” tandasnya.
“Karena ketidakjelasan itulah, saya menginisiasi penarikan dana haji secara nasional melalui tagar #CabutDanaHaji,” pungkasnya.
