ARAHKATA - Peretas mencuri alamat email lebih dari 200 juta pengguna Twitter dan mempostingnya di forum peretasan daring. Seperti dilaporkan Reuters, Kamis, 5 Januari 2023, hal itu diungkapkan seorang peneliti keamanan.
"Pelanggaran tersebut sayangnya akan menyebabkan banyak peretasan, phishing dan doxxing yang ditargetkan,” kata Alon Gal, salah satu pendiri perusahaan pemantauan keamanan siber Israel Hudson Rock, menulis di LinkedIn pada hari Rabu.
Gal menyebut kondisi itu salah satu kebocoran paling signifikan yang pernah dilihatnya. Twitter belum mengomentari laporan tersebut, yang pertama kali diposting Gal di media sosial pada 24 Desember, atau menanggapi pertanyaan tentang pelanggaran tersebut sejak tanggal tersebut.
Baca Juga: Amsyong! Puluhan Nasabah Astra Life Mengeluh Rugi Miliaran Rupiah
Tidak jelas tindakan apa, jika ada, yang diambil Twitter untuk menyelidiki atau memulihkan masalah tersebut.
Kantor berita Reuters tidak dapat memverifikasi secara independen bahwa data di forum itu asli dan berasal dari Twitter. Tangkapan layar forum peretas, tempat data muncul pada hari Rabu, telah beredar secara daring.
Troy Hunt, pencipta situs pemberitahuan pelanggaran Have I Been Pwned, melihat data yang bocor dan mengatakan di Twitter bahwa tampaknya "seperti yang digambarkan".
Baca Juga: Gubsu Edy Rahmayadi Nonaktifkan Dirut Bank Sumut Tersandung Kasus Mobile Banking Illegal
Tidak ada petunjuk tentang identitas atau lokasi peretas atau peretas di balik pelanggaran tersebut. Itu mungkin terjadi pada awal 2021, sebelum Elon Musk mengambil alih kepemilikan perusahaan tahun lalu.
Klaim tentang ukuran dan ruang lingkup pelanggaran awalnya bervariasi dengan akun awal pada bulan Desember, yang mengatakan 400 juta alamat email dan nomor telepon telah dicuri.
Pelanggaran serius di Twitter mungkin menarik bagi regulator di kedua sisi Atlantik. Komisi Perlindungan Data di Irlandia, tempat Twitter berkantor pusat di Eropa.
Baca Juga: Edan! Dirut PT Taspen Peragakan 6000 Video Porno dengan Wanita Simpanan
Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat telah memantau kepatuhan perusahaan milik Musk tersebut terhadap peraturan perlindungan data Eropa dan perintah persetujuan AS.***