Network
P2G mempertanyakan, mengapa hanya profesi guru yang tidak dibuka rekrutmen PNS? Sedangkan profesi lain seperti dosen, analis kebijakan, dan dokter masih dibuka lowongan PNS-nya. Ini keputusan yang sangat tidak berkeadilan dan melukai para guru honorer dan calon guru.
Baca Juga: Covid19 Masih Tinggi, Yogyakarta Lanjutkan Belajar Daring di 2021
Ketiga, ditambahkan Iman Z. Haeri selaku Kabid Advokasi Guru P2G selain berpotensi menyalahi UU ASN, P2G menilai ada dugaan kuat pemerintah pusat ingin lepas tanggung jawab dari kewajiban untuk mensejahterakan guru.
"Kita semua tahu, dimana-dimana guru PNS itu relatif lebih sejahtera ketimbang guru honorer. Mana ada guru PNS bergaji 500-800 ribu perbulan, seperti yang dialami guru honorer bertahun-tahun. Ya jelas saja, para guru honorer dan calon guru bermimpi menjadi PNS sebab kesejahteraan dan masa tuanya dijamin negara," imbuh Iman.
Iman melanjutkan, kedudukan dan formasi termasuk jaminan kesejahteraan guru P3K ini belum jelas.
"Apalagi sifatnya kontrak dengan pemerintah. Misalkan, guru P3K dikontrak 4-5 tahun di sekolah di bawah satu Pemda. Setelah itu, ya mereka selesai kontraknya, di-PHK dan tidak dapat pensiunan dari negara," beber Iman yang merupakan guru honorer SMA.
Baca Juga: Menyongsong Tahun 2021 dengan Gaya Hidup Minim Sampah, Siap Mencoba?
Apalagi mengingat perlakuan negara dalam seleksi Guru P3K juga diskriminatif. Lihat saja fakta seleksi P3K tahun 2019, hingga sekarang guru honorer yang lulus seleksi P3K belum kunjung dapat NIP dan gaji dari negara. Ada kekhawatiran ke depan nanti, perlakukan kepada guru P3K masih akan sama.
Keempat, keputusan pemerintah ini bertolak-belakang dengan kondisi kekurangan guru secara nasional yang tengah dialami Indonesia. Merujuk data Kemdikbud (2020), sampai 2024 Indonesia kekurangan guru PNS di sekolah negeri sampai 1,3 juta orang.
Kemudian ditambahkan Ketua Umum Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri (FGHBSN) Rizki Safari Rakhmat, bahwa Indonesia darurat guru PNS, kekurangan guru PNS tiap tahunnya. Ketersediaan guru PNS saat ini 60% yang terdapat pada sistem Dapodik Kemendikbud. Ditambah lagi dari tahun 2020 s.d 2024 sebanyak 364.814 Guru PNS yang pensiun.
