Network
"Kenapa dengan orang yang mengorbankan waktunya untuk mendidik anak bangsa kenapa tidak diopeni (diperhatikan, red), ini sesuatu cara berpikir yang salah," tuturnya.
Tak hanya kesejahteraan guru, selama ini alokasi Bantuan Operasi Sekolah (BOS) dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang dianggarkan Pemprov Jatim juga masih jauh harapan kalangan penyelenggara pendidikan. Dimana alokasi per tahun hanya dianggarkan Rp 2,3-2,5 juta tiap murid. Padahal idealnya per tahun Rp 3,5 juta per murid.
Baca Juga: Ikatan Alumni Jerman kukuhkan Pengurus Divisi Eropa periode 2020-2023
Sementara di bidang kesehatan masyarakat menyampaikan nasib orang miskin yang tidak tercover dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Akibatnya sulit mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit secara gratis.
Mathur menjelaskan, untuk dapat mendapatkan pelayanan kesehatan gratis bisa dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan Undang-undang.
Mathur lantas mencontohkan di Bangkalan yang ia fasilitasi. Warga miskin bisa dibuatkan surat keterangan kesehatan yang dibuat diatas materai oleh kepala desa setempat. Kemudian dibawa ke Dinsos, dan Dinkes kabupaten. Kemudian ada tim verifikasi langsung ke rumah pasien.
Baca Juga: Uni Eropa Perkuat Kolaborasi dengan Universitas-Universitas di Indonesia
"Ketika sudah fix maka rumah sakit wajib melayaninya secara gratis. Saya juga harapkan ini berlaku di Sumenep seperti yang disampaikan salah satu kepala desa," pungkasnya.***
