"Itu kan baru info awal. Kita belum tahu bagaimana kordinasinya. Ya kita berharap seperti PSBB yang kemarin juga melibatkan semua pihak, melibatkan pasti ya aparat TNI polri dan satpol PP. Juga perlu melibatkan tokoh publik atau tokoh masyarakat," kata dia.
Sadad berharap itu kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat sering melakukan Yustisi, jika pemerintah pusat menerapkan PSBB skala besar di Jawa dan Bali. "Menurut saya itu langkah antisipatif yang perlu kita dukung," pungkasnya.***