Network
ARAHKATA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung.
Sebab, proyek tersebut memakan anggaran negara yang sangat besar.
"Banyak korupsi di Indonesia yang sebenarnya peluang itu terjadi karena kesalahan kita semua juga. Misalnya, kemarin saya lihat proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Banyak yang bisa dihemat sebenarnya kalau dari perencanaan, KPK sudah ikut terlibat," ujar Luhut dalam peluncuran aksi pencegahan korupsi Stranas PK 2021-2022 secara daring pada Selasa, 13 April 2021.
Baca Juga: PT KAI Keluarkan Aturan Baru untuk Para 'Anker'
Asal tahu saja, Luhut memang baru mengunjungi proyek kereta cepat kemarin. Dalam kunjungannya itu, dia meminta agar proyek ini bisa diselesaikan sesuai target di tahun 2022.
Bahkan, Luhut juga mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi dan pengecekan rutin selama tiga bulan sekali agar pengerjaan proyek strategis nasional ini bisa selesai tepat waktu.
Kebutuhan anggaran proyek KCIC juga dilaporkan membengkak atau mengalami cost overrun. Ongkos proyek itu meningkat sebesar 23 persen dari nilai awalnya yang sebesar US$6,071 miliar.
Baca Juga: Tips Mengatasi Bibir Kering dan Pecah-pecah Saat Puasa
Lebih jauh Luhut mengatakan, KPK juga akan dilibatkan dalam mengawasi jalannya pembangunan seluruh megaproyek strategis nasional. Ini karena peran KPK penting untuk mencegah terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang menyebabkan negara merugi.
"KPK di semua proyek akan terlibat. Termasuk penataan ekspor di Bangka-Belitung, kemarin tidak jelas yang didapatkan dan dilaporkan berbeda," ungkap Luhut.
Tak cukup sampai di situ, KPK juga akan terlibat dalam program pelayanan ekspor-impor national single windows (NSW) di Batam. Luhut meyakini, jika KPK terlibat, negara bisa menghemat anggaran yang digelontorkan untuk proyek tersebut.
Baca Juga: Kontroversi dengan Kim Jung Hyun Terungkap, Seo Ye Ji Mundur dari Drama Island
"Tadi pagi, kami baru rapat dengan beberapa menteri dan beberapa dirjen untuk follow up terkait pelaksanaan national single window yang ada di Batam. Karena apa? Teman-teman sekalian, di program tersebut, kita bisa mengurangi cost," tutur Luhut.
Di negara tetangga, lanjut Luhut, cost pelabuhan itu hanya 13 persen. Sementara di Indonesia, cost pelabuhan mencapai 23 persen.
"Artinya, lebih dari 10 persen, inefisiensi kita. Nah sekarang dengan digitalize, ini semua dengan peran kita bersama dengan peran KPK," imbuh Luhut.
Baca Juga: KPK Temukan Bukti Elektronik Saat Geledah Rumah Bos PT PKN
Dalam kesempatan tersebut, Luhut juga menyinggung soal masalah penggunaan komponen dalam negeri alias TKDN.
Luhut menguraikan, belanja modal dan barang pemerintah totalnya mencapai Rp1.300 triliun per tahun. Dari jumlah tersebut, ada 45 item besar yang memakan banyak anggaran. Di mana, hampir semua barang-barang tersebut harus diimpor.
"Nilainya itu sekitar US$34 miliar. Itu kita semua impor, hampir semuanya," kata Luhut menyanyangkan.
Setelah dihitung kembai, lanjut Luhut, dari ada 17 item yang seharusnya bisa diproduksi di dalam negeri. Jika ditotal, nilai 17 item tersebut nilainya mencapai Rp225 triliun.
Baca Juga: Seo Ye Ji Bantah Terkait Tudingan Kontroversinya dengan Kim Jung Hyun
"Itu angka besar. Kalau dibuat di dalam negeri, diinvestasikan di dalam negeri, itu pasti akan menciptakan lapangan kerja dan mendapatkan pajak," sebut Luhut.
Luhut mengaku khawatir anggaran sebanyak itu menjadi bancakan para koruptor. Atas dasar itu, Luhut pun mengajak KPK untuk memantaunya.
"Ini proyek yang saya singgung dengan KPK. Maka ayo, mari sama-sama diawasi proses TKDN ini, kalau dilaksanakan dengan baik, maka ini akan sangat bagus," pungkas Luhut.***
