Network
ARAHKATA – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini gelar pertemuan untuk membahas mengenai, penyaluran bantuan sosial di Provinsi Riau pada Selasa, 31 Agustus 2021.
Dalam hal ini, Risma menanggapi kondisi masyarakat yang berada di wilayah terluar, terpencil dan tertinggal (3T) yang karena kondisinya tersebut membuat masyarakat terkendala dalam menerima bantuan sosial.
Oleh karena itu, Risma menyatakan siap untuk menandatangani peraturan agar mempermudah masyarakat di wilayah 3T mendapatkan hak-haknya.
Baca Juga: Disdik Jakarta: November Semua Sekolah Bisa Laksanakan PTM
Dengan pertemuan Pemerintah Daerah, Bank Himbara, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT) Risma dijelaskan tentang kesulitan medan dan jarak yang harus dilalui oleh masyarakat di wilayah 3T.
Pada saat mengecek kendala dalam penyaluran bantuan, Risma mengungkapkan beberapa pendamping PKH menceritakan penyaluran bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Mereka harus menempuh dengan perahu kecil untuk menyebrangi sungai hingga laut dan biaya transportasi yang tidak murah.
Baca Juga: Syarat Naik Pesawat Terbaru, Tak Perlu Gunakan Tes PCR Lagi
“Bantuan saja Rp200 ribu, ongkos sampai Rp200-600ribu. Sudah gitu taruhan nyawa. Ya untuk apa pak, saya akan siapkan peraturan khusus supaya mereka bisa menerima bantuan,” Kata Risma dalam pertemuan di Hotel Aryaduta Pekanbaru.
Selain itu juga turut hadir, Anggota DPR RI Dr Achmad, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti, Dirjen Penanganan Fakir miskin Kemensos, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, dan staf khusus Mensos.
