Mensos Akan Siapkan Aturan Khusus bagi Masyarakat di Wilayah 3T

- 1 September 2021, 10:55 WIB
Potret Menteri Sosial Tri Rismaharini saat menghadiri pertemuan untuk membahas mengenai penyaluran Bansos di Provinsi Riau
Potret Menteri Sosial Tri Rismaharini saat menghadiri pertemuan untuk membahas mengenai penyaluran Bansos di Provinsi Riau /laman resmi kemensos.go.id

Selanjutnya, Risma menyatakan jika faktor biaya dan kondisi alam yang sulit, membuat KPM di wilayah 3T terlambat menerima bansos.

“Jangan-jangan itu yang menjadi penyebab besarnya bansos yang tidak disalurkan,” katanya.

Baca Juga: JakLingko Targetkan Tarif bagi Pengguna Transportasi Umum pada Maret 2022

Meskipun demikian, Risma akan mengupayakan untuk melakukan dan mengetahui pendekatan apa yang paling tepat bagi masyarakat 3T agar mendapatkan haknya.

“Mungkin memang harus gunakan pendekatan geografis bukan administratif. Khususnya untuk kawasan dengan wilayah kepulauan,” katanya.

Selain itu, Risma juga mengevaluasi proses pencairan bansos di Provinsi Riau, yang pada laporannya banyak ribuan kartu keluarga sejahtera seperti KPM , PKH dan BPNT yang masih belum tersalurkan bantuan sosialnya.

Baca Juga: JakLingko Targetkan Tarif bagi Pengguna Transportasi Umum pada Maret 2022

Untuk PKH pada tahap I, terdapat 202 KPM menerima kartu, sedangkan pada tahap II ada 2.662 kartu yang belum didistribusikan.

Sementara itu, BPNT dalam periode selama 3 bulan yakni, sejak Juli hingga September total bantuan yang tidak tersalurkan sebanyak 8.044.

Kendala dari tidak tersalurkannya Kartu Keluarga Sejahtera sama seperti yang dirasakan oleh daerah-daerah lain sebelumnya, yaitu seperti rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur bank yang sulit.

Halaman:

Editor: Tia Martiana


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah