Network
“Kewenangan memasukan atau mengeluarkan nama dari DTKS adalah wewenang Pemda. Saya minta Dinsos dan jajaran Pemda mengawal secara serius pemuktahiran data kalau memang tidak layak, harus berani mengeluarkan mereka dari data penerima bantuan,” ujar Risma.
Baca Juga: Jokowi Janji Tambah Pasokan Vaksin di Lampung
Selain itu, Risma juga mengecek penyaluran bansos yang menurut laporan NAD terletak dikondisi geografis yang memiliki sungai hingga lautan dan menjadi kendala dalam penyaluran bansos.
Mengetahui hal tersebut, Risma memerintahkan jajaran Kemensos dan Bank Syariah Indonesia untuk jemput bola, agar para penerima dapat mencairkan bansosnya.
Menurut beberapa informasi, penyaluran bansos mengalami beberapa masalah seperti, buku tabungan hilang, kartu belum didistribusikan, hingga rekening terblokir.
Risma menekankan agar kedala tersebut dapat ditangani dengan cepat.
Baca Juga: COVID-19 Terus Menurun, Walkot Bandung: Tetap Diiringi Prokes
“Hari ini sudah clear dan saya minta data yang masih terblokir hari ini dibuka. Untuk KPM (Keluarga Penerima Mnafaat) dan PKH (Program Keluarga Harapan) yang sudah graduasi silakan Pemda mengusulkan penggantinya,” katanya.***
