Network
ARAHKATA - Tim Penggerak PKK Pusat bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam Rangka Mendorong Sinergitas Kebijakan Perencanaan Program Gerakan PKK.
Kegiatan ini digelar di Ballroom Bhirawa Hotel Bidakara pada hari Jumat 10 Desember 2021, yang dibuka dengan sambutan Ketua Umum Tim Penggerak PKK (TP PKK) Pusat Tri Tito Karnavian.
Hadir dalam kesempatan tersebut adalah para pejabat di jajaran Kementerian Dalam Negeri yang sekaligus menjadi pemateri Rakornas. Peserta yang hadir adalah para perwakilan TP PKK dari seluruh Indonesia.
Baca Juga: Ribuan Orang Ikut Iringi Pemakaman Wali Kota Bandung
Tri selaku Ketua TP PKK mengatakan bahwa program kerja PKK harus senantiasa selaras dengan program kerja pemerintah, yaitu selaras dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yakni meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada peningkatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaat teknologi.
Tri mengatakan demi terlaksananya kegiatan PKK yang efektif dan efisien maka dibutuhkan kerjasama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro, memaparkan kebijakan pemerintah dalam gerakan PKK berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 99 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 36 tahun 2020.
Baca Juga: Menag Investigasi Ponpes dan Madrasah Imbas Kasus Guru Cabuli Santriwati
Suhajar juga menyampaikan tentang pokok-pokok persoalan PKK di antaranya adalah kapasitas anggota dan kader PKK belum optimal, infrastruktur belum memadai seperti sekretariat PKK, pelaporan secara berjenjang belum optimal misalnya data sulit diperoleh, substansi program/kegiatan yang belum optimal serta koordinasi antar OPD dalam mendukung program/kegiatan PKK belum optimal.
