Network
ARAHKATA - Serangan Rusia yang dilakukan di Ukraina masih terus menjadi perhatian dunia termasuk Indonesia.
Kali ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti kegagalan kesepakatan gencatan senjata Rusia dan Ukraina.
Disebutnya, hal itu berpotensi mendorong bertambahnya korban jiwa dan krisis kemanusiaan di Ukraina.
Baca Juga: Wali Kota Gostomel Ukraina Tewas Tertembak Rusia Saat Bagikan Roti ke Warga
"Gagalnya kesepakatan gencatan senjata di Ukraina bukan hanya mendorong eskalasi konflik bersenjata tetapi semakin bertambahnya korban jiwa dan krisis kemanusiaan di Ukraina," cuit Jokowi dalam akun Twitter resminya, @jokowi, dikutip Arahkata Selasa 8 Maret 2022.
"Perang adalah persoalan ego, melupakan sisi kemanusiaan, dan hanya menonjolkan kepentingan dan kekuasaan," lanjutnya.
Jokowi juga menyerukan agar semua pihak bersama-sama mencegah terjadinya ancaman krisis pengungsi terbesar sepanjang abad ini.
Baca Juga: Bahas Situasi Ukraina, PM Israel dan Vladimir Putin Bertemu di Kremlin
"Menurut UNHCR, sudah 1,2 juta orang harus mengungsi ke negara lain karena perang di Ukraina," tulisnya.
"Apabila krisis berlanjut niscaya akan terjadi 'krisis pengungsi terbesar sepanjang abad'. Inilah yang harus kita sama-sama cegah agar jangan sampai terjadi," ujarnya menambahkan.
Sebelumnya rencana operasi evakuasi dari kota Mariupol dan kota terdekat Volnovakha, Ukraina, gagal selama beberapa hari terakhir setelah Rusia dan Ukraina saling menuding ketidakpatuhan satu sama lain atas kesepakatan gencatan senjata.
Baca Juga: Menlu Rusia Sebut Presiden Ukraina Provokatif dan Pria Moody-an
Rusia baru-baru ini mengusulkan pembentukan koridor kemanusiaan agar warga sipil bisa meninggalkan lima kota Ukraina, termasuk Ibu Kota, Kiev.
Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy menolak usulan mengevakuasi warga Ukraina ke daerah-daerah yang disebutnya sebagai 'wilayah pendudukan' di Rusia dan Belarus.
Sementara Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB mengatakan Rusia telah 'menyabotase pengaturan' koridor kemanusiaan lewat sikap bersikeras mereka mengharuskan semua rute melalui Rusia atau Belarus.***
