Network
Sementara produsen CPO/TBS harus menderita (worse-off) akibat kebijakan itu.
Mengacu pada pengalaman Indonesia tahun-tahun sebelumnya, nilai penurunan manfaat yang diderita produsen CPO/TBS lebih besar dari tambahan manfaat yang dinikmati industri hilir biodiesel dan konsumen, sehingga secara keseluruhan Indonesia dirugikan (worse-off).
Dan Pihak lain yang menikmati kebijakan pungutan ekspor minyak sawit Indonesia adalah negara eksportir minyak sawit selain Indonesia seperti Malaysia, Thailand, negara-negara Afrika termasuk perusahaan Indonesia (jika ada) yang berada di luar Indonesia. Kenaikan harga CPO dunia akibat pungutan ekspor Indonesia akan membuat negara-negara tersebut menikmati harga CPO dunia yang lebih tinggi.
Dengan menpertahan pungutan Ekspor CPO Maka pemerintah secara tidak langsung sedang mematikan industri sawit petani sawit ,hingga akhirnya akan menciptakan Krisis Ekonomi jika petani sawit Dan industri perkebunan sawit terus merugi berdampak pada kredit macet diperbankan nasional ,nah siap siap aja Krisis Ekonomi terjadi
Pungutan Levy masih menjadi momok bagi Petani Sawit
Pemerintah sedang berupaya membuka kembali ekspor CPO dan produk turunannya seiring terpenuhinya kebutuhan Minyak Goreng Dalam Negeri. Namun permasalahan yg belum usai sampai hari ini adalah pemberlakuan Pungutan Ekspor (Levy)
Saat ini harga rata2 CPO di USD 1.615 perton dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.103 /PMK.05/2022 akan dikenakan Levy sebesar USD 200 dan Bea Keluar sebesar USD 280.
Bahkan, pengenaan Pungutan Levy lebih dari 90% digunakan untuk subsidi program biodiesel.
HIP BBM per bulan Juli 2022 sebesar Rp. 15.118,-/ltr sedangkan HIP BBN sebesar Rp. 11.070,-/ltr, artinya saat ini harga BBM lebih tinggi dari BBN, tidak diperlukan subsidi.
"Pungutan Levy memberatkan dan menekan harga CPO dan TBS, perlu dihapus agar tidak memberatkan Petani," ucapnya.
