Network
ARAHKATA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD beberapa waktu lalu umumkan transaksi besar-besaran dan mencurigakan di Kementeri Keuangan (Kemenkeu).
Tak tanggung-tanggung, transaksi mencurigakan tersebut mencapai Rp300 triliun.
Transaksi mencurigakan di institusi yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani itu buntut dari terkuaknya kekayaan eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Usai anak Rafael melakukan penganiayaan, terungkap bahwa dia memiliki kekayaan yang terlapor di LHKPN KPK mencapai Rp56 miliar.
Baca Juga: Musisi Internasional dan Lokal Bakal Tampil di Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2023
Namun arus masuk ke rekeninh Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya diperkirakan mencapai Rp500 miliar. Tak hanya Rafael, sejumlah pejabat di institusi Kemenkeu yang memiliki kekayaan gendut juga sudah mulai diperiksa oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Temuan transaksi mencurigakan yang didapatkan oleh Mahfud MD disebut paling banyak ditemui di Dirjen Pajak, dan Bea Cukai. Kasus temuan transaksi Rp500 miliar di rekening Rafael bahkan tak termasuk di dalamnya.
“Saya sudah dapat laporan terbaru tadi pagi, malah ada pergerakan mencurigakan senilai Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai,” ucap Mahfud MD .
Menko Polhukam langsung menyentil Menkeu Sri Mulyani terkait transaksi mencurigakan tersebut. Mahfud mendesak Menkeu dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana untuk segera menindaklanjutinya.
Menanggapi temuan dari Mahfud MD tersebut, Sri Mulyani tak mau tinggal diam dan langsung menanggapinya. Sri Mulyani mengaku sudah berkomunikasi dengan Mahfud MD serta pihak PPATK.
“Saya sudah berkomunikasi dengan pak Mahfud dan pak Ivan dari PPATK,” ucap Sri Mulyani .
Baca Juga: AJI Jakarta dan LBH Pers Kecam Upaya Pembubaran Diskusi SIEJ di Tebet
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku baru menerima surat dari PPATK terkait transaksi mencurigakan itu pada Rabu, 8 Maret 2023. Sri Mulyani menyebut PPATK selalu mengirimkan informasi dan surat kepada Kemenkeu terkait transaksi para pegawainya.
“Surat baru saya terima tadi pagi. Saya belum lihat suratnya. Saya sudah scan,” katanya menambahkan.
Inspetorat Jenderal telah menindaklanjuti sebagian surat dari total 196 surat yang diterima Kemenkeu. Jumlah tersebut diterima selama periode 2009 hingga 2023.
Baca Juga: Yusril: Pengadilan Tinggi Tak Akan Kabulkan Putusan PN Jakpus Soal Tunda Pemilu
Saat ini PPATK masih memerlukan keterangan tambahan dari 70 informasi yang ada di Kemenkeu. Jika terbukti ada tindakan mencurigakan maka Sri Mulytani tak segan memberikan sanksi berupa disiplin, dicopot dan dikeluarkan.
Sri Mulyani akan langsung menemui Mahfud MD dan Kepala PPATK terkait undangan tersebut. Dia ingin tahu data hingga cara menghitung transaksi tersebut, pasalnya dalam surat yang disampaikan tak ada satu pun angka.***
