Network
ARAHKATA - Ratusan Tokoh Lintas Iman berkumpul di Kota Sorong, Papua Barat Daya guna dilantik sebagai pengurus tingkat Provinsi hingga Kabupaten Badan Persaudaraan Antariman (BERANI) se-Papua Barat Daya, termasuk juga dihadiri Ketua Umum DPP BERANI, Lorens Manuputty dan Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Halim Iskandar.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Halim Iskandar mengatakan Indonesia bukan negara Islam tapi negara Pancasila. Gus Halim, sapaan akrabnya juga menyebut sebelum Indonesia merdeka, Nahdlatul Ulama atau NU juga sudah mendeklarasikan bahwa Indonesia bukan negara Islam.
"NU sudah clear sejak sebelum Indonesia Merdeka bahwa bukan sebagai negara Islam, maka jika ada yang menyebut Indonesia ini sebagai negara Islam maka dia harus berhadapan dengan PKB," ujar Gus Halim, Rabu 15 November 2023.
Baca Juga: Penuhi Panggilan Dewan, Kadinkes Petik Sejumlah Poin Penting Ini
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini juga memberikan pesan bahwa keberadaan BERANI dan relawan lintas iman di Papua Barat Daya ini bukti kehadiran DPP PKB dalam menjawab persoalan yang ada di Papua. Kehadiran BERANi di Papua adalah sebagai jalur memberikan kesempatan warga Papua untuk meningkatkan kesejahteraan.
"Isu besar Papua adalah soal kesejahteraan, kehadiran BERANI di tanah Papua dapat sebagai saluran warga Papua seperti yang diamanatkan oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin iskandar yang juga Calon Wakil Presiden 2024," terangnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP BERANI, Lorens Manuputty menegaskan BERANI merupakan Badan Otonom PKB yang diberikan mandat untuk menghimpun kekuatan komunitas lintas iman. Lorens juga menyebut kehadiran BERANI juga sebagai bentuk kehadiran PKB di bumi Papua dalam menjalankan visi besar yang disampaikan pendiri PKB yakni KH. Abdurahman Wahid.
Baca Juga: RS Indonesia di Gaza Lumpuh Total, Pasien Bergeletakan di Lantai Resmi Ditutup
“Gusdur dalam membangun PKB selalu mengedepankan rasa toleransi dalam beragama. Jika tidak ada PKB dan Gusdur saat itu menjadi Presiden RI, maka bisa saja umat Tionghoa tidak bisa menjalani secara bebas hari raya Imlek dan agama Konghucu secara legal negara mengakui,” terangnya.
Sebanyak pengurus dari 5 Kabupaten dan 1 Kota sejumlah 50 orang telah dilantik. Ketua Organisasi dan Kaderisasi, Carolus Tindra Matutino Kinasih membacakan surat keputusan Pengurus DPW DPC BERANI Papua Barat Daya.
