Network
ARAHKATA - Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dinilai Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat, sebagai bentuk frustrasi pemerintah.
Jumhur menyebut Tapera yang mewajibkan pemotongan gaji aparatur sipil negara (ASN) dan swasta sebesar 3 persen tiap bulannya adalah cara instan pemerintah menutupi APBN yang bocor.
"Uang-uang yang harusnya bisa masuk ke APBN justru kan kalau mau jujur kita lihat itu banyak yang bocor, dalam pengertian harusnya masuk ini nggak masuk," kata Jumhur seperti dikutip ArahKata.com melalui video singkat yang diunggah di akun X, Senin, 10 Juni 2024.
Baca Juga: Sekjen PDIP Hasto Empat Jam Diperiksa, Tas dan Ponsel Disita Penyidik KPK
"Akhirnya dia cari-cari yang paling gampang bikin peraturan orang wajib 3 persen mengiurkan kepada satu badan namanya BP Tapera," sambungnya.
Kebijakan ini dinilai kaum buruh sangat memberatkan. Bahkan mayoritas perusahaan dan asosiasi menolak pemberlakuan aturan ini.
Jumhur makin meradang karena Presiden Joko Widodo membandingkan Tapera dengan BPJS Kesehatan.
Baca Juga: Putra SYL Kembalikan Mobil Mewahnya ke KPK
Jokowi menilai awalnya kebijakan iuran BPJS Kesehatan juga ditentang banyak orang. Namun kini masyarakat tidak lagi keberatan karena merasakan manfaat program tersebut.
