ARAHKATA – Bank Indonesia merilis besaran jumlah utang luar negeri Indonesia mencapai USD 416,3 miliar atau setara Rp 5.974 triliun jika diasumsikan 1 USD Rp 14.352 pada Februari 2022.
BI juga mengklaim jumlah utang luar negeri diklaim tetap terkendali.
Angka ini mengalami kontraksi sebesar 1,5 persen secara year on year (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 1,6 persen (yoy).
Baca Juga: Menkeu Sebut Indonesia Butuh Rp4.260 T Untuk Infrastruktur
Utang Luar Negeri dinilai terkendali karena adanya sentimen positif pada sektor publik baik pemerintah maupun swasta.
"Perkembangan tersebut disebabkan oleh kontraksi ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) dan sektor swasta," ujar Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono lewat rilis yang diterima wartawan, Kamis, 14 April 2022.
Dalam rilisnya Erwin Haryono menerangkan pertumbuhan ULN Pemerintah pada akhir Februari 2022 terkontraksi 3,9 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 5,4 persen (yoy).
Baca Juga: Pemerintah Gelontorkan Rp6,9 Triliun BLT Minyak Goreng
Perkembangan ULN tersebut disebabkan oleh penarikan neto pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek dari pihak swasta maupun pemerintah.
Adapun program yang mempengaruhi neto pinjaman luar negeri itu adalah pembangunan dan peningkatan kapasitas infrastruktur serta program peningkatan daya saing, modernisasi industri, juga akselerasi perdagangan dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan Asian Development Bank (ADB).
Pergerakan ekonomi Indonesia ini terbilang aman dan berada di posisi zona hijau. Sentimen positif ini, kata Erwin membantu pergerakan kepercayaan pelaku pasar global dapat mendorong investor asing menempatkan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik.
Baca Juga: Tok! Pertamina Jual Pertamax Rp12.500 per Liter
Meskipun begitu, Erwin menegaskan bahwa utang luar negeri ini tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan pasar baik industri pembangunan ataupun sektor jasa.
Penarikan ULN pada Februari 2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Erwin juga memastikan bahwa cash flow peminjaman ini akan berjalan sesuai dengan pendapatan dan pengeluaran yang didapatkan. Sebab, Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.
Baca Juga: Solar langka, Ini Kata Dirut Pertamina!
Adapun arus penggunaan Utang Luar Negeri ini akan memenuhi kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,6 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,5 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1 persen), sektor konstruksi (14,2 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,8 persen).
"Posisi utang luar negeri pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN Pemerintah," imbuhnya.
Baca Juga: Pfizer Targetkan Vaksin COVID-19 Semua Varian Sebelum 2023, Cegah Kembalinya Wabah!
Dengan perkembangan tersebut, posisi Utang swasta pada Februari 2022 tercatat sebesar USD 206,3 miliar.
Berdasarkan sektornya, Utang luar negeri swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; sektor industri pengolahan; serta sektor pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 77,0 persen dari total ULN swasta. Di mana Utang tersebut tetap didominasi oleh Utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,6 persen terhadap total ULN swasta.
Baca Juga: Menarik! Aplikasi 'Beralih ke Android' Google Saingi 'Pindah ke iOS'
BI juga memastikan Utang Luar Negeri Indonesia pada bulan Februari 2022 tetap terkendali, dengan ditandai perolehan rasio Utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang relatif stabil di kisaran 34,2 persen.
Artinya, sedikit meningkat dibandingkan rasio pada bulan sebelumnya yang sebesar 34,0 persen. Di sisi lain, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh jumlah utang yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,8 persen dari total ULN. *