ARAHKATA - Kinerja Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki patut mendapat sorotan tajam. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan masalah data di Indonesia yang masih berantakan. Hal ini terlihat dari kesulitan penyaluran bantuan sosial terutama kepada UMKM.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluhkan sulitnya mengumpulkan data pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Padahal jumlah pelaku UMKM disebut mencapai 60 juta.
Menurut Sri Mulyani, data UMKM itu penting karena semua bantuan pemerintah saat ini, seperti program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui digital. Tujuannya adalah agar tersalurkan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.
Baca Juga: Industri Kecil Menengah Alat Angkut Dilatih Pengelasan
Menurutnya, pemerintah ingin membantu UMKM agar tetap bisa bertahan di tengah tekanan pandemi Covid-19 ini. Namun, saat ingin memberikan bantuan ini, datanya tidak mudah ditemukan.
“Ini yang paling sering dibahas tapi sulit sekali dari sisi data adalah mengenai UMKM. Banyak yang bilang total UMKM ada lebih dari 60 juta, namun mencari orangnya ini ternyata tidak gampang,” jelas Sri Mulyani dalam diskusi Indonesia Fintech Summit 2020, beberapa waktu lalu.
Menurut Sri Mulyani, database tersebut tersebar melalui perbankan seperti BRI, BNI dan sebagainya.
Baca Juga: Jawaban Bertambahnya Saham Pemprov DKI di Perusahaan Bir
Namun juga ada yang dari non-bank seperti PNM, Pegadaian dan sebagainya. Sehingga, data-data yang tersebar itu perlu dilakukan integrasi untuk bisa mengeksekusi secara efektif dan tepat sasaran.
Sri Mulyani bersama dengan Bank Indonesia beserta Otoritas Jasa Keuangan juga terus berupaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sambil terus mendorong pemulihan ekonomi Indonesia.
“Saya percaya meski dalam situasi ekonomi yang tidak pasti kita harus tetap mempunyai optimisme untuk memulihkan ekonomi,” katanya.
Sri Mulyani juga melihat sudah ada tanda-tanda pemulihan ekonomi pada kuartal III-2020. Sehingga baik dari kebijakan moneter maupun fiskal akan terus mendorong tren perbaikan ekonomi tersebut.***