Network
ARAHKATA - PKS menyatakan keberatan dengan rencana Pemerintah menyerahkan pengelolaan jaringan transmisi listrik kepada badan usaha swasta. Apalagi kerjasama itu dilakukan dengan skema bangun, miliki, operasi dan transfer (BOOT).
Anggota DPR RI Komisi VII, Mulyanto menjelaskan, melalui kerjasama itu, kelak setelah proyek jadi, pengelola jaringan transmisi listrik ini diserahkan ke pihak swasta. Transfer kepada PLN dilakukan setelah umur proyek selesai.
"Sekarang ini, meski sebagian transmisi listrik dibangun oleh swasta, namun tetap pihak PLN yang mengoperasikan jaringan. Kelak dengan model BOOT, maka praktis setelah siap, maka pihak swasta yang mengoperasikan jaringan listrik," demikian kata Mulyanto dalam diskusi online Energy Talk 1.0 yang diselenggarakan oleh DPP PKS dalam rangka menyambut Rakernas PKS, Senin, 15 Maret 2021.
Baca Juga: Soal Abu Batu Bara, PKS: Pemerintah Jangan Mau Didikte Pengusaha
Hadir sebagai narasumber lain Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mantan Dirut PLN, Djiteng Marsudi.
"Karena sifat alamiahnya, semakin ke hilir, dari produksi, transmisi sampai pada distribusi tenaga listrik, maka semakin terjadi monopoli alamiah.
Sisi distribusi dan transmisi listrik ini tingkat monopolinya mendekati 100 persen. Karena itu, semakin ke hilir, tingkat kestrategisannya pun semakin tinggi. Tingkat kestrategisan sisi transmisi melebihi sisi pembangkit. Kalau sisi pembangkitan listrik terpisah antara satu dengan yang lain.
Baca Juga: PKS Tolak Subsidi untuk Pengusaha Listrik
Sementara sisi transmisi, apalagi yang on grid adalah sistem tunggal yang terintegrasi. Karenanya tak heran pada saat “kasus sengon” terjadi black out secara meluas se-Jawa-Bali," lanjut Mulyanto.
