Network
ARAHKATA - Kondisi maskapai nasional Garuda Indonesia yang tengah sesak napas saat ini bisa diibaratkan ikan yang sedang sekarat kekurangan air.
Pasalnya, pandemi Covid-19 yang berlangsung lebih dari setahun berhasil membuat perusahan pelat merah itu mengalami kerugian dahsyat sekaligus dirundung utang yang bikin tambah dramatis.
Jelas saja, permasalahan PT Garuda Indonesia itu tak luput dari bahasan Komisi VI DPR RI mengingat perusahaan BUMN adalah bagian dari pengawasan wakil rakyat di parlemen.
Baca Juga: Komitmen WiLAT Bangun Kesadaran Wanita Indonesia di Bidang Logistik dan Transportasi
Ada beberapa opsi yang sempat dikeluarkan pemerintah terkait penanganan masalah maskapai berlambang kepala Garuda itu, mulai dari memberikan suntikan modal, menggunakan hukum perlindungan kebankrutan dalam merestrukturisasi, pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), hingga likuidasi atau menutupnya.
Lamhot Sinaga, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar menyatakan dengan tegas bahwa penyelamatan Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional adalah wajib hukumnya.
"Kalau memang keuangan negara memadai untuk memberikan stimulus dengan kriteria yang sangat ketat nanti harus dipenuhi oleh Garuda. Intinya penyelamatan Garuda sabgatlah urgent, harus diselamatkan ini menyangkut nama negara," ungkap Lamhot kepada arahkata.com di gedung DPR, Selasa 7 Juni 2021.
Baca Juga: Pasien Diabetes Penting Waspadai Hal Berikut!
Disamping nama negara, lanjutnya, juga kebutuhan, bahwa kalau Garuda ini tidak sehat maka masyarakat yang akan terdampak. Karena itu menurutnya permasalahan ini harus diselesaikan secepat mungkin.
"Kita harus mendukung apapun langkah yang dilakukan untuk menyelamatkan Garuda, karena ini menyangkut nama Indonesia raya. Kita punya kewajiban moral ataupun dukungan langsung kita wajib mendukung, pasti itu. Karena ini membawa nama negara," ujar Lamhot.
