Network
ARAHKATA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, belum ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. Namun, memang ada perusahaan TPT yang mulai mengurangi jam operasional.
Sejalan dengan itu, Kemenkeu terus mendalami isu PHK di industri TPT. Dari hasil analisis Kemenkeu, sejauh ini, kinerja ekspor industri padat karya ini masih cukup baik.
“Kami akan terus memantau permasalahan ini dan melihat dampaknya ke perekonomian nasional. BKF akan mengidentifikasi wilayah tujuan ekspor, potensi perlambatan ekspo, dan seperti apa pengaruhnya ke ekonomi kita,” ucap Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam acara media gathering di Bogor, dikutip ArahKata.com pada Jumat, 4 November 2022.
Baca Juga: LPSK: Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Bisa Upayakan Ganti Rugi
Plt. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) BKF Kemenkeu Abdurohman mengatakan, ekspor pakaian dan aksesoris pakaian terpisah (HS 61), pakaian dan aksesoris pakaian tidak merajut atau sesuatu (HS 62), dan alas kaki (HS 64) masih sangat tinggi per September 2022.
Kemudian, dia mengatakan, kinerja keuangan perusahaan sektor tekstil kuartal I dan II tahun ini berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya, pendapatan korporasi tekstil masih tumbuh.
“Bahkan, pertumbuhan industri tekstil dua digit, sedangkan industri manufaktur sekitar 5%,” ucap Abdurohman.
Baca Juga: Dapatkan STB Gratis dari Kominfo, Secara Online di Aplikasi Cek Bansos Kemensos
Staf ahli Menteri Keuangan bidang pengeluaran Negara Made Arya Wijaya mengatakan, dari hasil pemantauan Kemenkeu di Jawa Barat, belum terjadi PHK massal. Namun, banyak perusahaan yang sudah mulai mengurangi produksi dan menggilir waktu kerja pegawai.
