Network
Selain itu, pihaknya akan membuat daftar hitam atau blacklist untuk pejabat-pejabat BUMN yang bermasalah dengan menggandeng BPKP.
Pasalnya, yang namanya membangun SOP itu satu hal, tapi leadership is another thing. Pembangunan kepemimpinan harus dibangun secara bersamaan, tidak hanya membangun sistem saja.
Baca Juga: Jangan Lupa, Bagi Para Pekerja Pencairan BSU Berakhir 20 Desember 2022
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, kontribusi pengawasan yang dilakukan BPKP sangat terasa manfaatnya.
Dirinya mengatakan, pemerintah mengapresiasi BPKP atas hasil pengawasan triwulan II tahun 2022 yang telah berkontribusi sebesar Rp 66.6 triliun terhadap keuangan negara.
Terdiri dari penghematan keuangan negara, penyelamatan keuangan negara dan juga optimalisasi pendapatan.
Baca Juga: Badai PHK, PKB Usulkan Karyawan Startup Bentuk Serikat Pekerja
Dirinya juga mendorong auditor BPKP untuk terus beradaptasi meningkatkan kompetensi dan pengetahuan di tengah kondisi disrupsi dunia saat ini.
“Auditor BPKP harus mampu beradaptasi dengan berbagai dinamika yang terjadi di dunia,” katanya.
Dirinya mencontohkan, saat ini dunia terdampak perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan krisis pangan dan energi.
