Network
Tapi di sisi lain, itu juga akan merugikan masyarakat Indonesia sendiri. “Akan ada trade-off. Ketika kita memboikot produk-produk mereka maka akan ada yang dirugikan. Pastinya adalah masyarakat Indonesia sendiri. Misalnya ketika terjadi penurunan pembelian dari produk-produk yang diboikot tersebut maka akan terjadi pengurangan lapangan pekerjaan,” ungkapnya.
Dia mengatakan yang boleh memberikan fatwa boikot itu adalah pemerintah sendiri.
Kalau pemerintah memberikan fatwa boikot maka itu harus diikuti sebagaimana dalil dalam Islam yaitu “taatlah kepada Allah dan rasul dan kepada pemimpin-pemimpin kalian”.
Baca Juga: Ketua KPK Firli Bahuri Jalani Pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri
“Tapi kan ini surat boikotnya adalah dari individual-individual atau kelompok-kelompok masyarakat,” cetusnya.
Dia menduga jangan-jangan isu ajakan boikot terhadap perusahaan-perusahaan sekutu Israel di media sosial itu hanya hoax yang dibuat oleh perusahaan tertentu yang sengaja untuk menjatuhkan perusahaan lain. Menurutnya, itu bisa saja terjadi.
“Bisa jadi ada ‘penumpang gelap’ lah yang sengaja memanfaatkan konflik ini untuk menjatuhkan perusahaan lain,” ungkapnya.
Baca Juga: Mantan Menkominfo Johnny G Plate Dituntut 15 Tahun Penjara Dalam Kasus BTS
Lanjutnya, selain gerakan boikot itu sebenarnya ada alternatif lain yang bisa dilakukan untuk isu Palestina dengan Israel ini tanpa merugikan masyarakat itu sendiri.
“Bisa jadi dengan gerakan divestasi misalnya, kita menarik investasi dari yang benar-benar perusahaan yang memang mendukung gerakan Israel untuk mensupport pembelian senjata dan sebagainya. Itu kan benar-benar gerakan yang yang menyebabkan peperangan,” ucapnya.
