ARAHKATA - Carut marutnya kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur terkait Program Pendaftaran Tanah (PTSL).
PTSL dari 2018 hingga 2023 belum selesai, mendapat sorotan massa yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Tanah Untuk Rakyat.
Massa mendesak agar kepala BPN Jakarta Timur dicopot menyusul buruknya kinerja terkait PTSL.
Baca Juga: Anita Feng Menyabet Penghargaan ke -29, Srikandi Wirausaha Indonesia 2023
Dalam orasinya, Koordinator Aliansi, Romy Jiwaperwira mengungkapkan Presiden Jokowi berkomitmen terhadap Reforma Agraria.
Perjuangan Hak tanah rakyat, baik melalui PTSL, Legalisasi Tanah maupun upaya Redistribusi Tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan.
"Hal ini ditunjukkan dengan penerbitan Inpres 2/2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Perpres 86/2018 Tentang Reforma Agraria, PP 18 tahun 2021 dan peraturan lainnya," ujarnya di depan kantor BPN Jakarta Timur, Rabu, 15 Maret 2023.
Baca Juga: Hasil Investigasi Sementara, Kebocoran Data Bukan Bersumber Dari BPJS Ketenagakerjaan
Namun, Komitmen Presiden Jokowi ternyata tidak diikuti oleh jajaran BPN yang justru terkesan mempersulit pelaksanaan Program Reforma Agraria.
"Sebut saja Pelaksanaan PTSL sejak 2018 hingga saat ini Program Pendaftaran tanah hanya diangka 80, 25% dan hanya 67,5% yang sudah bersertifikat itupun warga belum menerimanya," bebernya.
Romy menjelaskan Pemprov DKI Jakarta Sejak Tahun 2018 Pemerintah DKI Jakarta telah menggelontorkan anggaran Hibah ke Kanwil BPN DKI Jakarta untuk pelaksanaan Program PTSL hampir 500 Milyar.
Baca Juga: BPKP Sinergi Antar Kedeputian Tindaklanjuti Permintaan Audit Impor Kereta
"Namun BPN hanya mampu merealisasikan 621.434 bidang tanah. Sementara yang masuk K1 hanya 231.767 Bidang Tanah," ungkapnya.
Dari kondisi diatas kata Romy, Aliansi Pejuang Tanah Untuk Rakyat menuntut petanggungjawaban BPN Jakarta Timur atas carut marutnya Pelaksanaan PTSL dari Tahun 2018 sampei 2023 dan audit penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan kelembagaan BPN Jakarta Timur.
"Copot Kepala Kantor Pertanahan BPN Jakarta Timur. Kami juga mendesak BPN untuk mensukseskan program Presiden Jokowi tentang Reforma Agraria.
Basmi habis mafia tanah rakyat," ujarnya berapi-api.
Baca Juga: IPW Lapor KPK Dugaan Pemerasan Aliran Dana Rp 7 Miliar ke Wamenkumham
Aksi diikuti sekitar 500 massa aksi yang sebagian adalah warga-warga yang mengurus PTSL dari Tahun 2018 namun sertifikatnya tidak kunjung Terbit.
"Kami merasa seperti dipingpong oleh BPN sudah hampir 5 tahun ngurus sertifikat gak pernah ada kejelasan Informasinya" Ujar Petto Suryadi Ketua RW 08 Utan Kayu Selatan, peserta Aksi.
Demo Dimulai sekitar pukul 10 WIB dan berakhir pukul 14 WIB ditengah guyuran hujan.***