ARAHKATA - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut adanya senjata baru yang cukup ampuh dalam pencegahan korupsi. Senjata yang dimaksud adalah informasi terpusat dalam sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD).
Menurut Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, informasi terpusat SIPD dapat menjadi alat yang ampuh untuk mencegah korupsi karena di dalamnya terdapat perincian alokasi penggunaan anggaran di masing-masing daerah.
"Dengan SIPD, kita bisa melihat anggaran daerah digunakan untuk apa. Kita bisa melihat apakah anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat atau justru untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” kata Pahala Nainggolan dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema "Satu Sistem Informasi Tutup Ruang Korupsi", dikutip ArahKata.com pada Senin, 28 Agustus 2023.
Baca Juga: Jadi Tersangka KPK, Wali Kota Bima Muhammad Lutfi Punya Harta Rp5,7 M
Koordinator Pelaksana Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) itu menjelaskan pemerintah pusat dapat melihat penggunaan anggaran daerah secara detail melalui SIPD.
Bahkan, SIPD memuat informasi mengenai alokasi anggaran untuk rapat, makan minum, dan perjalanan dinas.
Begitu juga dengan pengawasan di tiap tahapannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.
Baca Juga: Nadiem Makarim Sebut Skripsi Tak Lagi Wajib untuk Kelulusan Mahasiswa
Pahala memberi contoh Kabupaten Cirebon. Dikatakan, dari total APBD Kabupaten Cirebon senilai Rp 7 triliun, yang masuk dalam tagging pengentasan kemiskinan ekstrem hanya sekitar Rp 115 miliar atau sebesar 1,62 persen dari total anggaran.
“Dengan fungsi pembinaan evaluasi dari Kemendagri, SIPD kalau sudah jalan penuh ini Rp115 miliar itu tidak bisa, terlalu sedikit. Terlebih Kabupaten Cirebon ini termasuk salah satu daerah termiskin di Provinsi Jawa Barat,” tegasnya.
Saat dibedah lebih dalam, Pahala melanjutkan, dari 1,62 persen tersebut ternyata tidak ada yang masuk untuk kegiatan bantuan sosial (bansos).
Pemkab Cirebon justru mencantumkan anggaran untuk honorarium, belanja alat kantor, bahkan belanja makan dan minum rapat.
“Bayangkan ini bukan untuk menginjeksi langsung ke orang miskin, tetapi malah buat makan-minum rapat. Ke depan pasti tidak bisa yang seperti ini,” katanya.***