Network
ARAHKATA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terhadap kantor pemerintah daerah.
Kali ini, KPK menggeledah Kantor Wali Kota Bima di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Penggeledahan ini didasari oleh dugaan keterlibatan Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi dalam kasus suap dan gratifikasi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bima.
"Dari informasi yang kami peroleh, iya betul hari ini ada penggeledahan tim KPK di Kota Bima. Kegiatannya sedang mengumpulkan bukti untuk penegakan hukum. Sejauh ini, ada dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dan gratifikasi," ungkap Ali Fikri saat dihubungi pada Selasa, 29 Agustus 2023.
Tak hanya itu, Wali Kota Bima Muhammad Lutfi juga dikabarkan telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Sosok Muhammad Lutfi pun kini menjadi sorotan publik usai namanya terseret dalam kasus suap dan gratifikasi.
Profil Muhammad Lutfi
- Muhammad Lutfi, S.E merupakan putra daerah Bima yang sempat menempuh pendidikan di ibu kota Jakarta. Ia diketahui pernah mengenyam pendidikan di Akademi Bank Indonesia tahun 1992-1995 pada jenjang diploma.
Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di kelas alih jenjang Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1996 hingga tahun 1999. Namun, ia akhirnya berhasil lulus sebagai sarjana Ekonomi dari Yayasan Administrasi Indonesia, Jakarta pada tahun 2008.
Baca Juga: Jaksa Agung Tegaskan Sanksi Miskinkan Koruptor: Penjara Saja Tak Cukup!
Muhammad Lutfi tercatat sebagai anggota DPP Partai Golkar aktif sejak tahun 2003 hingga saat ini. Karier politiknya bermula ketika dirinya terpilih sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar selama periode 2009 hingga 2014 dari dapil Nusa Tenggara Barat. Ia kembali menjabat sebagai anggota DPR-RI periode 2014 hingga 2019 dari Partai Golongan Karya di pemilu 2014.
