ARAHKATA - Kuasa Hukum Almas, mahasiswa UNSA yang mengajukan uji materiil tentang persyaratan sebagai capres- cawapres di MK, berkeyakinan jika apa yang akan diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak mengubah putusan MK sebelumnya.
Kuasa Hukum yakin apabila ditemukan pelanggaran kode etik bagi hakim yang saat ini disidangkan oleh MKMK tidak akan mempengaruhi putusan yang telah diputuskan.
"Hal ini dikarenakan putusan MKMK hanya terkait dengan perilaku hakim, dan biasanya berbentuk sanksi, baik lisan, teguran, dan mungkin sanksi pemecatan," kata Arif Sahudi, dikutip ArahKata.com, Selasa, 7 November 2023.
Baca Juga: Pedagang Kecil Resah, Ajakan Boikot Bisa Timbulkan Fitnah dan Zalim ke Bangsa Sendiri
Keyakinan tersebut nyatanya, berkaca pada kasus-kasus sebelumnya yang terjadi dan menyeret hakim MK.
Seperti, mantan hakim MK, Akil Mochtar. Kasus Akil Mochtar bahkan masuk dalam kategori tindak pidana. Namun tindak pidana yang dilakukan, tidak mempengaruhi keputusan hukum yang telah ditetapkan oleh MK.
Kedua, kasus Patrialis Akbar, sama halnya, meski yang bersangkutan dinyatakan bersalah, namun tidak mempengaruhi sebuah putusan yang sudah dikeluarkan oleh MK.
Baca Juga: IPW Desak KPK Transparan Kasus Wamenkumham
"Artinya, persidangan kode etik oleh MKMK bukan untuk menguji sebuah putusan, tapi untuk menguji perilaku hakim apakah sudah sesuai etika atau tidak," ujarnya.
Tim kuasa hukum berpandangan jika sebuah putusan, apabila sudah diputus, harus dianggap benar dan harus dilaksanakan sebagaimana asas hukum Res Judicata.
Selain itu, diketahui juga bahwa MKMK akan mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap sembilan majelis MK atas dugaan pelanggaran etik usai memutuskan gugatan syarat usia capres-cawapres.
Baca Juga: IPW Desak KPK Transparan Kasus Wamenkumham
MKMK sendiri saat ini diketuai oleh mantan Ketua MK, Prof Jimly Asshiddiqie mengatakan pengumuman putusan bakal dibacakan setidaknya pada hari ini.***