Network
ARAHKATA - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar transparan dan akuntabilitas dalam proses hukum yang menyeret Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej.
Laporan yang dibuat sejak bulan Maret 2023 itu diakui oleh IPW hingga saat ini belum menemui titik terang dalam penanganannya.
"Terutama, penjelasan pada pelapor dalam hal ini IPW," kata Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, dikutip ArahKata.com, Senin, 6 November 2023.
Baca Juga: Tim 8 Prabowo Duga Ada Pihak Hendak Sabotase Gibran Sebagai Cawapres
IPW menegaskan, prinsip tranparansi dan akuntabilitas kinerja KPK sendiri dipertanyakan oleh publik setelah kasus dugaan tindak pidana korupsi terhadap seorang pimpinan KPK Firli Bahuri mencuat.
"Dimana Polda Metro secara profesional meningkatkan penyelidikan ke penyidikan terkait pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan pada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo," ujarnya.
Melihat hal tersebut, IPW menilai KPK tidak transparan dan akuntabel dalam memproses laporan tipikor yang disampaikan oleh masyarakat pada KPK.
Baca Juga: Festival Oktober 2023 Kejutan Damai Putra Group Bersama Stakeholder
"Bahkan, publik melihat bahwa KPK dapat dimulai mengangkangi kewenangan penegakan hukum korupsi dengan menunjukkan pada publik urusan penanganan kasus korupsi di KPK adalah urusan KPK sendiri dan tidak peduli pada harapan publik yang menginginkan keterbukaan sehingga publik tidak perlu tahu proses perkembangan laporan yang disampaikan," jelasnya.
