Network
ARAHKATA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani mendukung penuh langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus korupsi yang melibatkan pejabat di Dirkektorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu.
"Kemenkeu mengapresiasi dan menghargai serta mendukung sepenuhnya langkah KPK untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas dugaan suap yang melibatkan pegawai DJP," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers yang digelar secara secara virtual pada Rabu 3 Maret 2021.
Kata Sri Mulyani, dugaan suap yang melibatkan pejabat DJP merupakan pengkhianatan dan telah melukai perasaan seluruh pegawai, baik di DJP maupun seluruh jajaran Kemenkeu di seluruh Indonesia yang telah terus dan akan berpegang prinsip-prinsip integritas dan profesionalitas.
Baca Juga: Vanessa Angel Ungkap Bukti Perselingkuhan Bibi Ardiansyah dengan Pelakor
"Apabila dugaan suap tersebut terbukti tsb terbukti ini merupakan suatu Pengkhianatan dari upaya seluruh jajaran DJP dan Kemenkeu yang tengah terus berfokus untuk melakukan pengumpulan penerimaan negara," ucapnya.
Kata Ani, pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Dalam kondisi pandemi covid seperti sekarang ini, jelas penerimaan duit dari pajak sangat dibutuhkan guna memulihkan perekonomian.
Tak ayal dengan tegas dia tidak mentoleransi tindakan korupsi pun pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh siapa pun di lingkungan Kemenkeu.
Baca Juga: Selebgram Dinda Shafay Alami Pelecehan Seksual di Kopi Kenangan
Atas dasar itu, Sri Mulyani membebastugaskan pegawai pajak yang diduga menerima suap tersebut dari jabatannya. Ini untuk memudahkan KPK dalam mengusut tuntas kasus tersebut.
Bahkan, lanjut Ani, yang bersangkutan telah mengundurkan diri. Saat ini, proses pengunduran diri yang bersangkutan tengah diproses.
