Network
ARAHKATA - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menerbitkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) untuk kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dinilai dapat meningkatkan kepercayaan investor asing.
Pengacara Sjamsul Nursalim, Maqdir Ismail menjelaskan, penerbitan SP3 untuk kasus penerbitan SKL BLBI memberikan jaminan kepastian hukum.
Jaminan kepastian hukum sangat penting bagi Indonesia yang kini sedang berjuang untuk memulihkan perekonomian nasional yang menurun karena terpukul pandemi covid-19.
Baca Juga: Kebakaran Asrama Polisi Tangerang, Satu Orang Luka Bakar
"Dengan adanya jaminan kepastian hukum akan meningkatkan kepercayaan investor luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia," ujar Maqdir dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 2 April 2021.
Kata Maqdir, memang sudah semestinya Sjamsul Nursalim dan Istrinya Itjih Nursalim dibebaskan dari sangkaan penerbitan SKL BLBI. Sebab, kasus yang disangkakan terhadap Sjamsul dan Itjih merupakan pengembangan perkara korupsi yang menjerat mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung.
Di Pengadilan Tidak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Syafruddin divonis bersalah. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut, Syafrudin terbukti korupsi terkait penerbitan SKL BLBI bersama mantan Menteri Koordinator Perekonomian Dorojatun Kuntjoro Jakti, Sjamsul, dan Itjih. Dia dihukum 13 tahun penjara dan denda Rp700 juta subsider tiga bulan kurungan.
Baca Juga: Viral Aksi Koboi Pengendara di BKT Duren Sawit
Syafruddin terbukti merugikan negara sekitar Rp4,58 triliun atas penerbitan SKL BLBI kepada BDNI. Perbuatan Syafruddin dianggap telah memperkaya Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali BDNI pada 2004.
Tak terima, Sjamsul Nursalim mengajukan kasasi ke MA (Mahkamah Agung). Hasilnya, MA memerintahkan jaksa untuk melepaskan Syafruddin dari segala tuntutan hujum (onslag van alle rechtsvervolging). MA mengakui perbuatan Syafruddin terbukti, tetapi kasusnya dianggap bukan ranah hukum pidana.
Atas putusan tersebut, KPK mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK), namun ditolak MA berdasarkan Surat MA RI Nomor: 2135/Panmud.Pidsus/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020.
"Sedangkan Sjafruddin sudah lama dibebaskan oleh Mahkamah Agung," ucap Maqdir.
Baca Juga: Pertamina Jamin Pasokan BBM di Jatim, Bali, NTB dan NTT Aman
Atas dasar itu, Maqdir menilai, langkah lembaga antirasuah sudah sangat tepat. Dia berharap, ke depan, situasi ekonomi akan semakin membaik.
"Investor tidak ragu-ragu lagi dan perekonomian nasional kembali bangkit," kata Maqdir.
Pada Kamis, 2 April 2021 kemarin, KPK menerbitkan SP3 untuk kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Sjamsul Nursalim.
Baca Juga: Tokoh Agama Diminta Cegah Pernikahan Anak
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menjelaskan, pihaknya sudah memberitahukan penghentian penyidikan kasus SKL BLBI kepada Dewan Pengawas (Dewas). Penghentian penyidikan juga dipastikan sesuai ketentuan.
"Pasti kami sudah lapor terkait penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan SP3 itu kami sudah terbitkan kemarin per tanggal 31 Maret 2021," ucap Alex.***
