Network
ARAHKATA - Lembaga swadaya masyarakat Walhi Kalbar mendesak sejumlah pihak terkait untuk mengusut dugaan penembakan terhadap seorang warga.
Insiden terjadi di Dusun Mambuk, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Sabtu, 28 Mei oleh personel Brimob Polda Kalbar.
"Kami mengecam tindak kekerasan yang dialami warga tersebut, juga minta pihak terkait seperti Kapolri dan lembaga negara lainnya, Komnas HAM maupun Ombudsman RI dapat melakukan langkah segera sesuai kewenangan masing-masing untuk pengungkapan kasus ini," kata Kepala Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalbar, Hendrikus Adam dalam keterangan tertulisnya di Pontianak, dilansir ANTARA dikutip ArahKata.com, Senin, 30 Mei 2022.
Baca Juga: Siswa-Siswi Senang, Satgas Pamtas Yonif 711Rks Ikut Bantu Pendidikan Di Wilayah Perbatasan RI-PNG
Menurut dia, bagaimanapun kekerasan berujung penembakan warga oleh personil Brimob yang merupakan aparatur negara tidak diinginkan dan tidak dibenarkan.
Menurutnya, pihak kepolisian hendaknya dapat melayani, mengayomi dan melindungi sebagaimana Peraturan Kapolri (Perkap) 22 Tahun 2010. Sementara Brimob adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
"Langkah pendekatan keamanan yang dilakukan pihak perusahaan ini jelas menjadi ancaman dan berpotensi merenggut hak hidup maupun hak rasa aman warga, hak yang seharusnya menjadi kewajiban asasi negara melalui aparatur untuk pemenuhannya," kata aktivis lingkungan itu.
Baca Juga: Satpol PP Jakarta Barat Temukan Pijat Prostitusi Berkedok Kedai Kopi
Menurut Walhi Kalbar, tindakan pengamanan perkebunan sawit PT Arthu Plantation, anak perusahaan group PT Eagle High Plantation oleh personel Brimob mestinya tidak. Berdasarkan Peraturan Kapolri 24 tahun 2007 tentang Manajemen sistem pengamanan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah jelas telah ada yaitu satuan pengamanan (Satpam).
