Network
“Jika ada pegawai yang terlibat dalam jaringan mafia tanah, mereka juga harus diberikan hukuman dispilin bahkan pemecatan,” tegas Sofyan.
Selain itu, dikatakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terlibat juga harus diberikan pelajran bahkan bisa dicopot dari jabatannya.
Baca Juga: Video Viral Pasangan Gay Mesra Diciduk Polisi
Pemerintah sendiri telah menunjukan keseriusnya untuk memerangi mafia tanah karena berpotensi merugikan negara dan masyrakat.
Bahkan rencananya pemerintah akan membentuk tim lintas kementerian dan lembaga untuk menangani kasus pertanahan yang sudah divonis.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, upaya penanganan kasus tanah yang sudah divonis akan diawali dengan penerbitan peraturan pemerintah (PP).
Baca Juga: Video Viral Kepala Sekolah Emosi Hantam Guru Karena Dikritik
“Untuk menyelesaikan banyaknya kasus-kasus hukum terkait pertanahan, pemerintah akan segera menerbitkan PP untuk melakukan asesmen, termasuk membentuk tim lintas kementerian untuk melakukan penilaian dan penyelesaian atas kasus-kasus tanah,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Kamis, 2 Juni 2022.
Dalam penanganan kasus pertanahan tersebut, Mahfud telah menggelar rapat terbatas lintas kementerian dan lembaga di Kemenko Polhukam, Jakarta.
Hadir dalam tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Sofyan Djalil, hingga Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.***
