Network
Brigjen Febriel menjelaskan, maksud kunjungan kerja ke PLBN Motaain adalah meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar petugas di PLBN.
"Agar perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar petugas di PLBN Motaain sehingga semua kegiatan perlintasan di PLBN dapat berjalan degan baik," jelas Febriel.
Baca Juga: 491 ASN Kemenkeu Diduga Terlibat Transaksi Mencurigakan Rp 89,3 Triliun
Fabriel menjelaskan, penguatan kerja sama untuk perlunya mengantisipasi kegiatan Ilegal dan penyelundupan yang dapat merugikan negara. Dengan diadakan patroli gabungan secara rutin sehingga dapat meminimalisir akses negatif di sekitar wilayah PLBN Motaain.
"Lalu perlunya kerja sama dan komunikasi untuk mengungkap penyelundupan narkoba sehingga tidak memberikan peluang dan ruang kepada pelaku penyulundupan, serta menghilangkan ego sektoral antara instasi - instansi terkait yang ada di PLBN motaain," tambahnya.
Dalam kunjungan tersebut juga dihadiri para pejabat dari Bea Cukai Atambua; Bea Cukai PLBN Motaain. Selain itu perwakilan pejabat Karantina Ikan, perwakilan pejabat karantina pertanian dan sektor Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Brimob.
Baca Juga: Pemilik Travel Umrah Naila Syafaah Ternyata Residivis Kasus Penipuan
Sementara itu, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon, menjelaskan bahwa kehadiran PLBN sesuai amanat Presiden Jokowi bukan sekadar tempat perlintasan orang saja, melainkan pintu ekspor impor nasional.
Maka dari itu Indonesia dinilai memerlukan sistem pengamanan perbatasan terpadu (integrated border security system) yang memuat dan mengatur beberapa aspek.
Aspek tersebut meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mekanisme kerja pengamanan perbatasan negara yang melibatkan semua stakeholders terkait, penggunaan teknologi dalam pengamanan perbatasan, penyediaan sarana dan prasarana pengamanan perbatasan, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengamanan perbatasan.
