Network
"Belum pernah ada pemberitahuan dari SC maupun dari Pemda bahwa yang bapak tinggali itu bukan milik bapak lho, ini sudah milik orang lain berdasarkan SHGB ini, ini proses warkahnya, itu yang kita ingin tuntut," kata Lulu.
Sementara, warga Bojongkoneng lainnya, Adi Nurullah menyebutkan bahwa warga yang bersengketa dengan PT Sentul City Tbk sudah mengajukan permohonan sidang lapangan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor sejak beberapa bulan lalu, tapi tak ada tindak lanjut.
Baca Juga: BPH Migas Dukung Pengelolaan Energi Berkelanjutan
"Permohonan sidang lapangan sudah kami ajukan sejak jauh-jauh hari. Tapi sampai sekarang tidak ada respons," kata Adi.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III, Adies Kadir saat menemui warga yang bersengketa dengan PT Sentul City di salah satu kafe di Bojongkoneng, Bogor, Kamis, 17 Maret 2022, berjanji untuk menyelesaikan polemik sengketa lahan.
"Dari sembilan fraksi yang hadir, hampir semua berkesimpulan bahwa kami akan membentuk pansus mafia tanah, kita akan bekerja sama dengan Komisi II," kata Adies saat itu.
Baca Juga: Wushu Borong Lima Medali Emas Untuk Indonesia di SEA Games 2023
Ia mengatakan, kasus tanah yang terjadi di Bojongkoneng dan Cijayanti itu akan menjadi "role model" Pansus Mafia Tanah untuk menyelesaikan kasus-kasus tanah lainnya di seluruh wilayah Indonesia.
Adies menyebutkan bahwa hal pertama yang akan dilakukan Pansus Mafia Tanah yaitu menelusuri asal-usul keluarnya sertifikat hak guna usaha (HGU) yang dimiliki PT Sentul City di tanah yang sudah ditempati masyarakat dalam kurun waktu ratusan tahun.
"Kita akan telisik bagaimana sertifikat ini bisa keluar di tengah masyarakat menempati ratusan tahun dan juga membayar PBB. Kami akan memulai dari sini, dan semua fraksi hampir menyetujui," kata politisi Partai Golkar itu.***
